JAKARTA - Ratusan perawat di Harare, Zimbabwe berunjuk rasa di rumah sakit terbesar di kota tersebut pada Senin, 6 Juli. Para perawat menuntut empunya kebijakan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dalam menghadapi COVID-19. Mereka juga meminta dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).
Pengunjuk rasa menilai pemerintah ingkar janji mengingat Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa telah menjanjikan perawat di garda terdepan perlawanan COVID-19 mendapat kenaikan gaji 50 persen dan tunjangan 75 dolar AS selama tiga bulan. Namun, kenaikan dan tunjangan yang dijanjikan belum terealisasi hingga kini.
Dalam aksi itu tercatat banyak di antara perawat yang memegang poster bertuliskan, "tidak ada dolar AS, tidak ada kerja" dan "#Nurses tidak bisa bernapas." Mereka juga menggaungkan pesan bahwa mereka tak dapat bertahan hidup dengan gaji bulanan tiga ribu dolar Zimbabwe atau setara Rp600 ribu.
WATCH- Arrested nurses speak inside police cells. Says "Do not run away from the police" pic.twitter.com/pXHoFnVYRf
— ZimEye (@ZimEye) July 6, 2020
"Situasinya buruk. Dan tujuan kami dibenarkan. Saya tidak bisa bekerja tanpa apa-apa. Saya harus makan dan saya harus sehat secara mental sehingga saya bisa membantu orang sakit," kata seorang pengunjuk rasa, Pretty Gudza, seperti dilaporkan Reuters.
Buntut aksi tersebut, 12 orang pengunjuk rasa ditangkap di Harare. Hal itu diungkap oleh seorang saksi mata. Namun, juru bicara kepolisian setempat, Paul Nyathi mengatakan dia tak mengetahui tentang penangkapan dan berjanji akan menyelidikinya.
BACA JUGA:
Sebelumnya Zimbabwe telah memperkenalkan kembali mata uang lokal pada tahun lalu setelah penggunaan dolar AS. Sayangnya mata uang lokal kemudian cepat kehilangan nilai yang membuat harga-harga barang meroket dan meningkatkan kekhawatiran hiperinflasi baru.
Apalagi, Zimbabwe pernah mencatat tingkat inflasi tertinggi di dunia hingga 785 persen. Alhasil, kenaikan tersebut membuat harga barang yang dijual di pasaran menjadi terlalu mahal bagi banyak warga Zimbabwe.
Meski begitu, ragam upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang. Beberapa cara di antaranya dengan menghentikan perdagangan di bursa saham dan pembayara telepon seluler yang menyumbang lebih dari 80 persen dari semua transaksi.
