Data Vaksin Jokowi Bocor, Legislator PDIP: Kemenkes Harus Investigasi Siapa yang Sedang 'Main-Main'
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @jokowi)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, menilai Kementerian Kesehatan harus bergerak cepat melakukan investigasi bocornya data sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo di ruang publik.

Menurutnya, soal persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menginvestigasi terutama aplikasi PeduliLindungi. Serta perlu peningkatan pengamanan data-data pribadi masyarakat Indonesia.

"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," ujar Rahmad kepada wartawan, Jumat, 3 September.
 

 
Legislator PDIP itu mengingatkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini sudah sangat serius. Sebab, masalah kebocoran data terus berulang hingga turut dialami kepala negara. 

"Sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunaannya," kata Rahmad.
 
Sementara, menurut Pengamat media sosial dan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sertifikat vaksin Jokowi yang bocor di internet asli. Sebab aplikasi Peduli Lindungi memungkinkan orang bisa meminta tolong siapapun download dari aplikasi kalau tahu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanggal lahir , tanggal vaksinasi dan jenis vaksinnya.

"Sebenarnya caption di atas dibuat heboh saja. Aslinya di PeduliLindungi siapapun yang sudah login di app bisa cek sertifikat siapapun selama tahun NIK, nama dan tanggal lahir," ujarnya seperti dikutip Jumat, 3 September.