JAKARTA - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta perbaikan akurasi data kependudukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini didukung semua pihak. Dia mengingatkan ada jutaan nyawa rakyat yang jadi taruhan jika hal ini tak segera dilakukan.
Hal ini disampaikan Rieke saat berpidato di acara Pembukaan Penghijauan Nasional yang merupakan rangkaian HUT ke-50 PDI Perjuangan (PDIP). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
"Di balik angka data penduduk dan data negara, ada nasib nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan. Kita tak boleh main-main perjuangkan data ini," kata Rieke di hadapan kader PDIP, Minggu, 15 Januari.
Politikus PDIP ini mengatakan di awal Risma jadi Mensos ternyata ditemukan ada data penduduk yang tak aktual. Akibatnya, banyak bantuan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat sasaran dan malah dinikmati masyarakat yang mampu.
Namun, belakangan, Rieke bilang data kependudukan mulai dibenahi Risma. Bahkan, puluhan juta penerima bantuan sosial (bansos) fiktif pun akhirnya terdeteksi.
"Beliau bongkar 52 juta penerima bansos fiktif," tegasnya.
Meski begitu, Rieke mengingatkan Kemensos harus terus memperbaiki data yang mereka miliki. Jangan sampai kerugian negara hingga Rp126 triliun karena kesalahan penyaluran bantuan berdasarkan hitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berulang.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Terkena Lockup Sentimen, Harga GOTO Jauh di Bawah Konsensus Analis
05 Desember 2022, 17:30
"Kalau data tak benar, maka hasilnya tak jelas. PDIP butuh dukungan rakyat demi memastikan nasib rakyat benar-benar diketahui siapa orangnya. Kalau ada oknum mempermainkan data rakyat, 1 NIK dikloning jadi 40, kita diam atau lawan? Lawan!" ujarnya.
Rieke ingin sindikat pemanfaat data fiktif bisa hilang. Tapi, pekerjaan ini harus mendapat dukungan dari banyak pihak selain dari PDIP.
"Bukan hanya didukung oleh kader PDI Perjuangan, karena tak semua rakyat memilih PDI Perjuangan. Kita tak beda-bedakan, kita perjuangkan nasib rakyat Indonesia apapun partai politiknya dengan memastikan akurasi data negara," pungkas Rieke.
