JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPR, Guspardi Gaus, mendesak pemerintah dan DPR segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Hal itu dinilainya penting, mengingat seringnya kebocoran data sampai data sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak ke publik.
"Pemerintah harus mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sebenarnya sudah lama dibahas bersama DPR," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin, 6 Agustus.
Anggota Baleg DPR ini juga meminta, aparat keamanan untuk melakukan investigasi dan menuntaskan siapa yang bertanggung jawab dan yang mengambil data NIK Presiden hingga bocor ke publik.
"Pelaku harus bisa dimintai pertanggung jawabannya dari sisi hukum. Dan diungkap apakah ada bentuk pencurian data atau motif lainnya di balik itu. Jika jatuh kebijakan yang tidak bertanggung jawab sangat mungkin disalahgunakan," kata anggota Komisi II DPR itu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tanggapi Putusan MK, Novel Baswedan: TWK Konstitusional Bukan Berarti Pelanggaran Dibenarkan
01 September 2021, 09:32
Diketahui, Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di dunia maya setelah vaksin COVID-19.
Bocornya NIK Jokowi ini menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, NIK adalah data pribadi dan Jokowi merupakan orang nomor satu di Indonesia.
