Bagikan:

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat adanya penurunan peserta program Keluarga Berencana di masa pandemi COVID-19. Periode Februari-Maret, penurunan mulai terjadi, sedangkan pada bulan selanjutnya angka penurunan semakin drastis.

BKKBN mencatat, pengguna alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana pada Februari berjumlah 427.133 orang. Jumlah tersebut kemudian menurun di bulan Maret menjadi 419.741 orang. Selanjutnya di bulan April angka ini merosot hingga 267.132 orang.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, terjadinya penurunan ini ada masalah dalam pelayanan mereka selama pandemi ini. Sehingga penurunan peserta program ini terus terjadi.

"Terjadi penurunan akseptor KB atau mereka yang suntik, yang ambil pil, dan seterusnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek," katanya dalam kegiatan Webinar, Selasa, 30 Juni.

Melihat situasi ini, Hasto memaparkan strateginya dalam mencegah ledakan angka kelahiran atau baby boom di masa pandemi COVID-19. Salah satunya dengan membagikan alat kontrasepsi secara cuma-cuma bagi masyarakat.

Pembagian ini, sambung dia, dilakukan dengan membangun distribusi gratis alat kontrasepsi yang melibat Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

"Kami cek betul sampai ke pelosok-pelosok. Kami cek dan saya yakin cukup saat ini," ungkapnya.

Untuk mencegah ledakan penduduk karena terganggunya pelayanan kesehatan, BKKBN juga mendistribusikan 32.000 alat pelindung diri (APD) bagi bidan desa. 

Pembagian ini, kata Hasto, menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sudah dilaksanakan sejak Maret 2020 atau ketika penularan COVID-19 terjadi di Indonesia.

Langkah lainnya, adalah meluncurkan program KB serentak sejuta akseptor atau peserta KB dalam sehari. Peluncuran ini dilakukan pada Senin, 29 Juni kemarin yang bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional.

Terakhir, BKKBN juga membuat layanan informasi masif untuk Keluarga Berencana atau massive family planning information. "Mudah-mudahan itu bisa untuk kepentingan branding power equity (kekuatan merek) Indonesia berdasarkan kemandirian dan gotong royong," pungkasnya.