DPR Nilai Rencana Vaksinasi Berbayar Tahun 2022 Rawan Penyimpangan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar. Sebab, kebijakan tersebut rawan penyimpangan dengan beragam model, salah satunya penyalahgunaan vaksin gratis untuk keperluan vaksin berbayar. 

"Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan," ujar Mulyanto, Jumat, 27 Agustus.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini menyebutkan, vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya memvaksin semua masyarakat. Dengan demikian, kata Mulyanto, vaksinasi berbayar tersebut sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin tambahan.

"Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis," tegas Mulyanto.

Politikus PKS ini menilai, alasan pemerintah ingin melaksanakan vaksin berbayar guna mempercepat proses herd immunity juga kurang tepat. Menurutnya, vaksinasi berbayar ini justru berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk vaksin.

Karenanya, kata dia, tidak menutup kemungkinan bila vaksinasi berbayar ini jadi dilaksanakan maka layanan vaksinasi gratis akan berkurang. Dampaknya, masyarakat menjadi tidak punya pilihan selain ikut vaksin berbayar.

"Kalau kondisi ini sampai terjadi saya khawatir vaksinasi bukan jadi cepat malah semakin lambat. Padahal saat ini Indonesia perlu menambah jumlah cakupan vaksinasi. Karena rasio vaksinasi kita masih jauh dari standar WHO," kata Mulyanto. 

Sebelumnya, saat mengikuti rapat paripurna DPR, Selasa, 24 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana Pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar target herd immunity.

Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen. 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.

Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Di mana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama. 

Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk per hari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk per hari.