COVID-19 di Jakarta Melandai, Anggota Komisi IX: Tidak Boleh Puas Diri

JAKARTA - Kasus harian COVID-19 di Jakarta terus mengalami penurunan. Meski begitu, anggota Komisi IX Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak berpuas diri dengan tren penurunan itu. Menurut dia, kasus harus terus ditekan.

"Jangan mempertahankan (penurunan kasus) kita harus menekan lagi penularan COVID-19. Jadi saat ini tidak boleh puas. Harus lebih kita tekan, turunkan lagi sedemikian rupa, sebagaimana kita menurunkan rate kematian kita yang masih cukup tinggi," tuturnya saat dihubungi VOI, Minggu, 15 Agustus.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat tidak boleh lengah dengan adanya tren penurunan kasus tersebut. Sebab, saat ini keadanya masih sangat labil, dimana kasus sewaktu-waktu dapat meningkat kembali.

"Pada dasarnya ini masih labil khususnya di Jakarta maupun di Indonesia. Masih labil. Artinya sewaktu-waktu bisa terjadi ledakan dan kasus bisa meningkat tajam kalau kita seolah-olah bereforia seolah-olah turun, kemudian kita lalai terhadap protokol kesehatan, kita tidak menjaga jarak, mobilitas kita sangat tinggi potensi untuk ledakan itu akan terjadi lagi," ucapnya.

Kata Ahmad, Indonesia harus berkaca pada China. Saat ini, China sedang kalang kabut dengan varian baru delta yang mewajibkan seluruh warganya pakai masker. Bahkan, Di Amerika Serikat, kasus per hari menyentuh 100 ribu.

"Ini menjadi cermin kita bersama agar kita tidak berpuas diri, kita tidak lalai, tetap ikuti perintah negara. Perintah pemerintah dengan protokol kesehatan menjadi satu satunya yang paling efektif dalam menangkal dan terhindar dari COVID-19," katanya.

Tak hanya itu, kata Ahmad, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya juga harus mengikuti perintah negara. Misalnya, jika berkunjung ke pusat perbelanjaan atau tempat-tempat yang memunculkan keramaian harus mengikuti aturan yang ada dalam hal ini 5M dan jangan memaksakan diri jika sudah penuh.

"Karena potensi untuk terpapar masih sangat tinggi," tuturnya.

Selain menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, kata Rahmad, pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta harus menggaungkan vaksinasi COVID-19. Namun, tidak hanya dilingkup Jakarta tetapi juga kota penyangga di sekitar Jakarta.

"Jadi kalau vaksinasi Jakarta itu jangan sebatas Jakarta, karena kan itu sudah jadi kota yang harus disinergikan dengan kota-kota yang lain. Kita dorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi membumikan selain protokol kesehatan adalah vaksinasi. Dua hal itu senjata utama kita perang melawan COVID-19," ujarnya.

"Kalau vaksinasi Jakarta kan sudah cukup banyak. Tapi kan tidak cukup harus ditopang oleh vaksinasi masyarakat sekitar Jakarta," sambungnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, melandainya COVID-19 di Jakarta merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, satuan tugas (satgas) dan masyarakat.

"Itu harus kita ucapkan terima kasih, bahu membahu penuh kesabaran mau untuk tetap di rumah dan menjalankan perintah pemerintah pusat melalui PPKM level 4 ini," tuturnya.

Sekadar informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis tambahan kasus positif COVID-19 terbaru per hari ini. Total kasus kumulatif berjumlah 3.854.354 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret. Sedangkan, kasus baru per hari ini mencapai 20.813 orang.

DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 1.182 dan total kasusnya mencapai 840.442. Sedangkan kasus sembuh tercatat 1.066 dan total kasus kumulatif mencapai 817.725.