Pemerintah Mati-matian Hadapi Pandemi, DPRD Sulsel Malah Sibuk Beli Baju Dinas Harga Rp1 M

JAKARTA – Pengadaan tiga jenis pakaian dinas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat perhatian dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. Kopel menilai, biaya Rp1 miliar untuk pengadaan pakaian itu dianggap pemborosan di tengah pemerintah menghadapi pandemi COVID-19.

"Sangat disayangkan anggaran itu tidak dimasukkan dalam refocusing penanganan COVID-19. Padahal saat ini masyarakat sedang dihadapkan dampak pandemi," ujar Peneliti senior Kopel Indonesia, Herman mengutip ERA, Minggu 15 Agustus.

Menurut Herman, penggunaan biaya sebaiknya dilihat dari urgensinya. Walaupun mengenakan pakaian baru tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja.

"Tentu tidak berkorelasi dengan penanganan wabah. Padahal, setiap orang Organisasi Perangkat Daerah itu anggaran diminta dipotong, sejatinya anggaran itu juga dimasukkan dalam penanganan pandemi," kata Herman.

Herman mengingatkan, sebagai anggota legislatif perwakilan rakyat seharusnya peka terhadap kondisi saat ini. Sebab, menurutnya, publik akan menilai sejauh mana peran dewan dalam mengatasi di Sulsel.

Ia menyarankan agar penganggaran baju dinas itu ditangguhkan sementara waktu atau dimasukkan dalam refocusing COVID-19.

Terpisah, Sekertaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan, estimasi anggaran untuk pengadaan baju dinas 85 anggota tersebut mencapai Rp935 juta.

Saat ini tahapan tender sedang memasuki masa sanggah. Pengadaan baju dinas itu baru diajukan, setelah anggota dewan dilantik pada 2019 lalu.

"Kita baru anggaran tahun ini, karena memang dua tahun sejak anggota dewan dilantik belum dianggarkan. Tahun 2020 kemarin anggaran DPRD juga di-refocusing, jadi baru tahun ini," ujarnya menjelaskan.

Anggaran pakaian dinas DPRD tersebut, kata dia, ada tiga jenis, yakni Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian (PDS). Setiap anggota mendapatkan masing-masing tiga potong pakaian dinas.

Dari pantauan di situs lpse.sulselprov.go.id, tercatat ada 24 perusahaan yang mengikuti tender, 10 perusahan di antaranya sudah memasukkan penawaran dan harga terkoneksi dengan aturan dari standar harga tender pada situs tersebut.