Giliran Matra Angkatan Laut, Presiden Jokowi Diingatkan Tak Bingung Tentukan Calon Panglima TNI
Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Bagikan:

JAKARTA - Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa kembali muncul sebagai kandidat kuat calon panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 mendatang.

Selain Andika dari Matra Angkatan Darat, calon panglima lainnya yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun, meminta Presiden Joko Widodo tak perlu bingung memilih sosok calon panglima TNI. Sebab, mekanisme sirkulasi panglima sudah tercantum dalam undang-undang.

"Mekanisme sirkulasi elite TNI yang saya maksud adalah menurut Undang-Undang 34/2004 yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan," ujar Ubedilah, Jumat, 13 Agustus.

Ubed menjelaskan, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun, pengangkatan tersebut bersifat kultural, bukan struktural.

Apabila merujuk ketentuan tersebut, kata Ubed, maka pergantian panglima TNI November mendatang menjadi giliran TNI AL.

"Saya termasuk meyakini bahwa siapa pun Kepala Staf di TNI, mereka adalah kader terbaik di matranya. Karena TNI adalah salah satu institusi yang kaderisasinya jelas dan terbaik di Indonesia," jelas dia.

Ubed mengingatkan, presiden perlu menggunakan logika UU dengan memperhatikan profesionalitas, integritas, loyalitas dan track record calon panglima dalam penentuan calon panglima TNI

Sehingga, menurutnya, presiden tidak perlu bingung dan para Kepala Staf beserta keluarganya juga tidak perlu melakukan lobi-lobi politik. Meskipun, nantinya bakal dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI.

"Tentang perlunya persetujuan DPR juga tidak perlu dikhawatirkan karena DPR kan memang saat ini hanya sebagai stempel pemerintah karena lebih dari 80 persen anggota adalah pemerintah," kata Ubedilah.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mendukung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, untuk menjadi panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November tahun ini.

Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, Andika adalah sosok terbaik di antara tiga matra dalam kondisi dan situasi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

"Menurut saya, yang paling cocok dalam situasi sekarang adalah Jenderal Andika Perkasa," ujar Fadli Zon kepada wartawan, Selasa, 15 Juni.

Selain Fadli, anggota Komisi I DPR Efendi Simbolon juga yakin Jenderal Andika Perkasa akan meraup persetujuan penuh anggota komisi bidang pertahanan itu.