DKI Lakukan Pendataan Anak yang ditinggal Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19

JAKARTA - Pemprov DKI tengah mendata anak-anak yang menjadi yatim, piatu, atau yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat COVID-19 saat ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati bilang, pendataan ini dikoordinasikan oleh Asisten Setda DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Suharti.

"Pada saat ini sedang diupayakan untuk mengumpulkan dan mengolah data-data dari berbagai sumber untuk mengetahui jumlah anak yang kehilangan oarng tua selama pandemi," kata Tuti saat dihubungi, Kamis, 12 Agustus.

Tuti menuturkan, setelah anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi terdata, Pemprov DKI akan memetakan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu, DKI memenuhi kebutuhannya.

"Saat ini sedang dilakukan identifikasi anaknya, mapping kebutuhannya, mapping program yang telah ada, dan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan lainnya apabila belum dapat terpenuhi dari program yang ada," ucap Tuti.

Sementara, secara nasional, Kementerian Sosial mencatat ada 11.045 anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Data ini berdasarkan per tanggal 20 Juli 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pihaknya juga tengah mengumpulkan laporan pendataan anak by name by address yang ditinggal orang tuanya meninggal saat positif COVID-19.

Dari data tersebut, Kemensos berupaya memfasilitasi anak untuk mendapat pengasuhan, seperti mereunifikasi atau mengembalikan anak dengan keluarga besarnya, serta memfasilitasi pengasuhan alternatif seperti orang tua asuh atau pengasuhan di panti-panti.

Dukungan lainnya yang juga diberikan oleh Kementerian Sosial ialah membantu keluarga besar anak untuk mengatasi kesulitan dalam mengasuh anak.

“Ke depan, kami berencana melaksanakan kegiatan penanganan dampak COVID-19 pada anak yang kehilangan orangtuanya akibat COVID-19. Tentunya kegiatan ini akan melibatkan kerjasama lembaga/instansi terkait seperti NGO dan sektor pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menangani hal tersebut”, ungkap Risma.