JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) mengusulkan kurang lebih 1 juta 440 ribu data baru, setelah menidurkan sekitar 21 juta data ganda dan tidak padan dengan data kependudukan.
"Data ganda itu berarti ada nama, namun tidak ada di data kependudukan dan diputuskan ditidurkan pada April lalu. Lalu, kami menindaklanjuti dengan meminta pada Pemerintah daerah (Pemda) agar mengusulkan data-data baru kurang lebih 1 juta 440 ribu sekian jiwa,” ujar Risma seperti dikutip pada laman resmi Kemensos, Jumat, 13 Agustus.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Minta Kemensos Buat Parameter Sederhana Demi Perbaikan Data Penerima Bansos
05 Agustus 2021, 09:48 -
| BERITA
DKI Lakukan Pendataan Anak yang ditinggal Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19
12 Agustus 2021, 11:04 -
| BERITA
Ingatkan Pemimpin Harus Mau Blusukan, Megawati: Bukan Sombong, Itu Pengalaman Hidup Saya
12 Agustus 2021, 17:13 -
| BERITA
Buntut Data Ganda Anies-Risma, 99 Ribu Keluarga di Jakarta Belum Terima Bansos
05 Agustus 2021, 07:55
Awalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan perbaikan data yang telah mengakibatkan kesalahan program dan menjadi temuan oleh pihak KPK, BPK, dan BPKP terkait keakuratan data.
“Di awal menjabat dan berangkat dari temuan dari KPK, BPK, dan BPKP tentang keakuratan data. Saya analisis apa yang salah dari data dan ternyata database kemiskinan bersumber dari banyak basis dan itu menjadi temuan dikarenakan banyaknya data ganda. Saya pun mencoba data ganda tadi diubah dengan basis data kependudukan,” jelas Risma.
Namun setelah digabung dengan basis data kependudukan, kata dia, akhirnya diketahui terdapat banyak nama ganda.
"Dari 193 juta jiwa dan digabung ada angka 155 juta sekian jiwa meliputi nama, NIK dan alamat dan hasilnya ada kurang lebih 21 juta ganda dan tidak padan dengan data kependudukan," kata Risma.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
