JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan sejumlah cara antisipasi agar penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Pertama, melakukan perbaikan kualitas data di Kementerian Sosial.
"Jadi kami perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel. Kami sinkronkan seluruh data di Kemsos. Kemudian kita memadankan dengan data kependudukan. Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita tidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya," ujar Risma dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 26 Juli.
Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran. Dimana, kata Risma, mulai Januari hingga saat ini, Kemsos menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank, dan kemudian warga bisa mengambil langsung di bank.
"Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras dilakukan Bulog. Bulog langsung mengirim ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti itu. Jadi tidak melalui Kemsos, tapi bulog langsung mengirim ke KPM," jelasnya.
Ketiga, menggunakan aplikasi. Nantinya, penerima bansos bisa langsung berbelanja lewat e-commerce.
"Mudah-mudahan kita bisa launching 17 Agustus. Kita sudah siapkan software, kami dibantu BI dan dengan pengawasan OJK, juga teman-temab muda di fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Mensos.
BACA JUGA:
Untuk di daerah lain, kata Risma, akan sesuaikan. Kemsos akan mengakomodir, meskipun telepon genggam (Hp) penerima masih belum canggih atau jadul.
"Sehingga nanti pilih nomor 1, dan sebagainya. Ini bisa memberikan dampak kita akan cut, jadi sesuai dengan perintah bapak presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada belanja untuk miras. Maka dengan fitur itu kami bisa batasi, tidak ada lagi belanja untuk itu. karena nggak bisa keluar bayarannya kalau itu digunakan untuk beli miras atau rokok. Jadi itu fitur yang akan kita buat," kata Risma.
