Bagikan:

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini memperbarui sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bagi warga penerima bantuan sosial dengan nama New DTKS.

Dalam sistem baru ini, ada pengontrolan data warga. Hasilnya, sebanyak 21.156.000 data warga dihilangkan (takedown) karena memiliki data ganda.

"Jadi kami kamarin sudah komunikasi dengan BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, itu kami menidurkan 21.156.000 data ganda. Dari data ganda itu, kita pilih salah satu (untuk dimasukkan)," kata Risma dalam tayangan Youtube Kemensos RI, Rabu, 21 April.

Dengan demikian, warga yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat di tahap berikutnya bisa langsung mengecek di laman web cekbansos.kemensos.go.id.

Namun, kata Risma, penerima bantuan sosial tunai (BST) tak perlu lagi mengecek namanya di laman tersebut. Sebab, BST telah disetop hingga bulan April.

Sementara, bagi warga penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau bansos sembako masih bisa mengecek data penerima tersebut.

"Kalau kita memberikan BST itu hanya sampai April. Sehingga kita pilihlah BPNT atau PKH yang diharapkan penerima manfaat ini bisa menerima sampai Desember nanti," ujar Risma.

Risma mengatakan, Kemensos sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, yakni KPK, BPKP, BPK hingga kepolisian, terkait 21 juta data yang ditidurkan. Nantinya, kata Risma, Kemensos akan meminta data penerima bantuan sosial baru yang diusulkan dari setiap daerah.

"Jika terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus-menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru," tutur Risma.