JAKARTA - Dua anggota keluarga Presiden Joko Widodo bakal maju di Pilkada 2020. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bakal mendaftarkan diri dalam Pilwalkot Solo, begitu juga dengan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang akan maju di Pilwakot Medan.
Namun, majunya kedua anggota keluarga Jokowi itu malah menimbulkan polemik. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap membangun dinasti politik.
Menanggapi polemik itu, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang 'Pacul' Wuriyanto menegaskan tak ada dinasti politik maupun kekuasaan yang tengah dibangun Jokowi. Menurutnya, Gibran dan Bobby hanya diuntungkan karena punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Utamanya bagi Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi.
"Bahwa dinasti atau tidak, dinasti kita ini di Timur ada jarak dengan kekuasaan. Itu biasa. Bahwa Mas Gibran diuntungkan karena anak presiden wajar," kata Bambang kepada wartawaan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember.
PDI Perjuangan meyakini Gibran tentunya punya kompetensi, meski nantinya kinerja dan rakyatlah yang menilai kemampuannya saat diberikan jabatan sebagai Wali Kota Solo.
"Legalitas boleh didapat tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan, kalau enggak ditertawakan. Republik akan menertawakan," tegasnya.
Bambang kemudian membandingkan kondisi Gibran dengan Puan Maharani yang merupakan putri Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, saat Puan ingin masuk ke dunia politik, Ketua DPR RI itu sering turun ke lapangan. Selain itu, saat duduk di jabatannya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dia mampu menunjukan kemampuannya.
"Kalau enggak mampu ya pasti ditertawakan, publik punya ukuran," ungkapnya.
Meski membantah soal politik dinasti, Bambang mengatakan belum ada keputusan resmi partai untuk mengusung keduanya. Menurutnya, PDIP masih terus mempertimbangkan sejumlah hal lainnya sebelum memberi keputusan.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengatakan Gibran bakal melakukan pendaftaran untuk maju di Pilwalkot Solo di DPD PDI Perjuangan pada Kamis, 12 Desember.
"Saya pastikan besok di Jateng pendaftaran di DPD," jelasnya sambil menambahkan Bobby sudah melakukan proses pendaftaran di DPD Sumatera Utara dan sudah dalam proses penjaringan.
Terkait politik dinasti, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dini Suryani memandang kondisi ini sejatinya tak baik dalam sistem politik berdemokrasi.
Meski tak dilarang secara konstitusional, politik dinasti memiliki risiko pelemahan fungsi check and balances. Ketika kepala negara atau kepala daerah memiliki pertalian keluarga dengan anggota DPR atau DPRD, misalnya.
"Ketiadaan check and balance akan bisa memungkinkan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Gibran, mungkin problem tidak jalannya check and balance relatif bisa dihindari karena dia dan ayahnya tidak berada di satu level pemerintahan yang sama, seperti politik dinasti di daerah lain (bupati dan DPRD dari satu keluarga)," kata Dini lewat sambungan telepon.
Selain tak adanya check and balance, politik dinasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun, hingga saat ini tak ada aturan yang melarang hal ini. Sebab, pasal yang menghalangi politik dinasti ditolak oleh MK.
Dini menilai, untuk mencegah politik dinasti, Gibran bisa menunggu hingga ayahnya menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden RI ke-7 di tahun 2024 mendatang. "Ada baiknya Gibran menunggu sampai Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden lalu maju dalam kontes politik," tutupnya.
