Menteri PUPR: Kalimantan Tengah Pilihan Tepat Jadi Lumbung Pangan Baru

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung proyek lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedatangan Basuki sekaligus untuk melihat persiapan rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan lahan potensial lumbung pangan baru tersebut.

Adapun, lahan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Basuki mengaku, kedatanganya ke Kalimantan Tengah menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa.

"Setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, di Jakarta, Minggu, 14 Juni

Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar, sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

Basuki mengungkap, khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Sementara itu, dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sedangkan 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.

Kemudian, untuk kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi empat kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.

Basuki menjelaskan, kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di daerah irigasi atau DI Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020.

Sementara itu, DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progres 29,1 persen. Sedangkan DI Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progres 27,2 persen dan DI Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.

Target 2 Tahun

Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaidah-kaidah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah. Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisiknya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

"Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi dan ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tuturnya.