JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memamerkan perkembangan proyek food estate atau lumbung pangan yang dituding gagal oleh sebagian pihak khususnya kubu lawan.
TKN menyebut, sebanyak 8 hektare jagung dan 5 hektare singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sudah siap panen.
Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mulanya menjelaskan pentingnya lumbung pangan nasional atau food estate yang diinisiasi Presiden Joko Widodo dengan menunjuk Kementerian Pertanian sebagai leading sector. Yakni untuk masa depan kedaulatan pangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman global.
Budi mengungkapkan, ada tiga provinsi yang menjadi destinasi program lumbung pangan atau food estate. Di antaranya, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Tengah.
Adapun kementerian-kementerian yang berperan dalam proyek food estate yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejutan (LHK), Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Budi menuturkan, hingga saat ini hanya Kementerian PUPR, KLHK dan Kementan saja mendapat anggaran dari APBN. Sementara Kemenhan, kata Budi, tidak ada satu pun rupiah dari APBN dikeluarkan untuk program lumbung pangan nasional.
"Menjawab beberapa tuduhan bahwa program lumbung pangan nasional atau lumbung pangan ini proyek yang gagal, kita ingin memberikan informasi bahwa sebuah proyek untuk mewujudkan lumbung pangan ini bukan proses instan, bukan satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan, itu direncanakan, dijalankan. Terus membuahkan hasil secara langsung? Tidak, memang membutuhkan proses," ujar Budisatrio saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin, 22 Januari.
"Tapi evaluasi dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kunjungan-kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Sumatera Utara contohnya, Kementerian Pertanian itu melihat progres yang cukup signifikan. Juga yang menghasilkan produk-produk holtikultura, bawang sampai kentang membuahkan hasil yang baik. Apakah ada ruang untuk disempurnakan? Pasti ada," sambungnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra dapil Kalimantan Timur itu memaparkan, program food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang selama ini menjadi perdebatan rival Paslon nomor urut 2, sudah berjalan bahkan sudah siap memanen hasil.
"Per hari ini sudah tertanam dan sudah akan panen sekitar 8 hektar jagung dan juga 5 hektare singkong. Produktivitas lahannya atau hasilnya adalah singkong kira-kira 20 ton per hektare, ini cukup besar, cukup baik dan jagung sekitar 6 ton per hektare untuk tipe keringnya dengan asumsi 15 persen kadar air yang tercantum," papar Budisatrio.
"Beberapa waktu lalu ada narasi yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal, ini sekarang ditanam jagung untuk menutup kegagalan singkong, tidak, memang proses ini memakan waktu. Karena memang perlu juga dievaluasi tanah geologis yang ada di gunung Mas tersebut," sambungnya.
BACA JUGA:
Kemudian soal tuduhan-tuduhan mengenai lahan di Gunung Mas merusak lingkungan, Budisatrio menegaskan, tudingan tersebut tidaklah benar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan, berdasarkan kondisi yang real dan sudah dievaluasi lahan yang ada, Gunung Mas adalah lahan bekas areal hutan produksi.
"Area hutan produksi ini yang kita temukan merupakan lahan yang sekali lagi saya katakan tidak produktif, komposisi mayoritasnya adalah lahan kering semak belukar dan pohon-pohon dengan vegetasi kecil. Yang saya maksud pohon-pohon dengan vegetasi kecil ini adalah pohon-pohon dengan diameter di bawah 50 cm di mana nilai keekonomisannya itu tidak tinggi," katanya.
Jika disebut area Gunung Mas ada nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, sambung Budi, juga tidak benar. Sebab kata Budi, di luar area kawasan lumbung pangan yang izinnya sudah diberikan oleh KLHK sekitar 6.000 hektare adalah areal-areal kawasan yang juga merupakan area hutan produksi.
"Jadi saya katakan lagi, tuduhan bahwa proyek food estate ini merusak lingkungan itu menurut kami tidak benar," pungkasnya.