JAKARTA - Rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi anggota DPR masih panas. Meski belum diketahui berapa anggaran negara yang digelontorkan Kesetjenan DPR dalam kebijakan tersebut, namun mayoritas dewan pun menolak.
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin, menilai wakil rakyat yang terpapar COVID-19 sungguh tak pantas mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, menurutnya, rencana semacam itu sungguh menyakiti hati rakyat.
Terlebih, warga yang terpapar COVID-19 harus antre untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Mereka pun belum tentu kebagian kamar.
"Bagi yang terpapar parah karena ada penyakit bawaan lainnya, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya. Cobalah rasakan situasi darurat semacam ini," ujar Yanuar, Kamis, 29 Juli.
BACA JUGA:
Yanuar mengatakan, bagi masyarakat bawah yang terpapar COVID-19, situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Sebab, obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya.
"Agak memalukan jika kemudian anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan. Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?," tegas legislator Jawa Barat itu.
Menurut Yanuar, anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar COVID-19. "Mereka pasti paham apa yang harus dilakukan. Mampu beli obat-obatan sendiri. Bisa isolasi sendiri di manapun mereka mau," katanya.
Sehingga, tambahnya, negara tidak perlu berlebihan mengurusi fasilitas isoman anggota DPR. Kalau pun ada anggaran khusus untuk fasilitasi tersebut, kata Yanuar, lebih baik disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.
"Dan tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman," tandasnya.