Bagikan:

JAKARTA -  Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir, menilai fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel untuk anggota yang disiapkan oleh Kesetjenan DPR, kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Alasannya, semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan.

Menurutnya, anggota DPR yang positif COVID-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Sehingga, tidak perlu sampai menyewa hotel khusus isoman anggota, apalagi dengan anggaran negara.

"RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," ujar Anas kepada wartawan, Rabu, 28 Juli.

Politikus PPP itu menyarankan, agar anggaran untuk sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19

"Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," tegas Anas.

Pun jika Kesekjenan DPR menyiapkan tempat isoman untuk pegawainya, tidak perlu juga menjadikan hotel sebagai lokasi isoman. Sebagaimana tidak diperlukannya hotel khusus untuk tempat isoman anggota DPR.

"Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan," kata Anas.

Sekretariat Jenderal DPR menyediakan hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi anggota Dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19. Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

"Iya (anggota DPR) termasuk staf, PNS, tanpa keluarga," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Selasa, 27 Juli.

Indra mengatakan sebelumnya fasilitas isolasi itu disediakan di kompleks rumah dinas DPR di Kalibata. Namun ada komplain sehingga disediakan di hotel.