MEDAN - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan marah karena merasa partainya dilecehkan. Sebab sidang paripurna dengan agenda pergantian Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Sumut, Saut Tamba berulang kali diskors.
Dalam catatan PDIP, sudah tiga kali paripurna DPRD diskors dengan alasan tidak kuorum. Karena itu, partai berlambang banteng moncong putih ini mengingatkan kepada pihak tertentu agar tidak berusaha menggagalkan paripurna itu.
"PDIP menilai, paripurna yang bolak-balik diskors dengan alasan-alasan tertentu itu adalah bentuk pelecehan. Kami mengingatkan jangan ada pihak tertentu yang sengaja melakukan itu. PDIP tidak akan tinggal diam," kata Arteria Dahlan di Medan.
Arteria mengingatkan, keputusan DPP PDIP yang memecat 6 kadernya yang juga anggota DPRD Samosir dari partai adalah konsekuensi atas sikap mereka yang membangkang keputusan partai terkait Pilkada Samosir beberapa waktu lalu.
"Kami sampaikan bahwa mereka bukan lagi kader PDIP, per tanggal dikeluarkannya surat pemecatan. Jadi mereka tidak berhak menerima fasilitas apa pun yang ada kaitannya dengan atribut PDIP," tegas Arteria.
PDIP, sambung Arteria, saat ini sedang menyelidiki apakah skorsing paripurna itu dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu. Bila itu kesengajaan, maka PDI Perjuangan akan membawanya ke ranah hukum.
Selain itu, Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan ini juga menyoroti enam eks kader yang telah dipecat. Namun masih membawa bendara Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Samosir.
Arteria Dahlan mengecam oknum penegak hukum maupun eksekutif dan legislatif yang melindungi para mantan kader yang telah dipecat.
"Kami ingin memastikan proses hukum, penegakan hukum dan isu-isu pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Samosir," ujarnya.
BACA JUGA:
Arteria menegaskan penugasan, pemecatan, mutasi dan demosi (penurunan jabatan) kader partai adalah kedaulatan partai politik.
"Termasuk penugasan Ketua DPRD Samosir, ketua fraksi dan anggota fraksi. Jadi Saut Martua Tamba dan kawan kawan yang lima orang lagi, mundurlah sebelum banyak implikasi hukum yang akan anda hadapi," jelasnya.
"Mereka selama ini masih mengaku anggota PDI Perjuangan padahal sudah dipecat. Mereka harus klarifikasi, menjelaskan di depan publik, ini sudah diatur di KUHP, UU Tindak pidana korupsi," sambungnya.
