JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan tidak ada teguran khusus yang disampaikan secara langsung Wapres kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penanganan COVID-19.
"Tidak ada teguran khusus Wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja,” kata Masduki dikutip Antara, Selasa, 27 Juli.
Pekan lalu, Wapres menggelar rapat koordinasi beruntun secara virtual dengan seluruh kepala daerah dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Banten, Jatim, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Masduki mengatakan setiap kepala daerah di empat provinsi tersebut menyampaikan evaluasi dan kendala yang selama ini terjadi dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.
"Penting dipahami bahwa di setiap provinsi Wapres menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan," jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres juga meminta seluruh kepala daerah dan pemerintah daerah terkait untuk memberikan perhatian lebih pada empat hal, yakni penerapan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daruruat, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyelenggaraan vaksinasi dan distribusi bantuan sosial.
"Termasuk juga soal penyerapan anggaran dan koordinasi antara gubernur, bupati dan wali kota, TNI, Polri dengan pemerintah pusat," tambah Masduki.
Masduki yang mengikuti beberapa rapat koordinasi dengan pemda tersebut mengatakan setiap pemerintah provinsi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda, sehingga Wapres memberikan catatan kepada setiap kepala daerah.
"Bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tetapi semua provinsi. Setiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres," ujarnya.
BACA JUGA:
Dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah dan Satgas COVID-19 daerah tersebut, Wapres meminta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait untuk memberikan solusi terhadap masalah penanganan COVID-19 di daerah.
Turut hadir dalam rapat dengan pemda adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Teten Masduki serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.
