Menelusuri Provokator di Balik Aksi 'Jokowi End Game' dan Dugaan Aksi Tersebut Ditunggangi Politisi

JAKARTA - Seruan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sempat beredar di media sosial. Seruan itupun mengusung tagline 'Jokowi End Game'.

Dalam seruan itu, seluruh masyarakat diminta untuk ikut berdemonstrasi pada Sabtu, 24 Juli.

Benar saja, di hari itu sekelompok massa turun dan menggelar aksi. Tapi tak lama mereka dibubarkan oleh polisi. Bahkan, enam di antara mereka yang merupakan mahasiswa dan sipil diamankan.

Merespons aksi itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut di balik beredarnya seruan 'Jokowi End Game' ada pihak yang menjadi provokator. Mereka memanfaatkan masa pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menghasut masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi.

"BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dinamika penanganan COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang memprovokasi rakyat," ucap Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto kepada wartawan, Minggu, 25 Juli.

Dengan masih adanya kelompok-kelompok provokator, kata Wawan, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan tak mudah terpengaruh. Sebab, berbagai isu akan digunakan oknum itu untuk membentuk rasa tak percaya terhadap Presiden.

"Masyarakat diimbau untuk tidak berdemonstrasi di masa pandemi karena rentan digunakan provokator untuk memperkeruh situasi, membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah, bahkan menuntut Presiden Jokowi untuk mundur," ungkap Wawan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga mengatakan pihak yang menjadi provokator di balik aksi itu sudah diketahui. Mereka bertujuan menunggangi aksi-aksi masyarakat.

"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni," ungkap Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menyebut bukan berarti aksi demonstrasi tidak diperbolehkan. Bahkan, pemerintah akan menerima semua aspirasi dari masyarakat.

Tapi dengan catatan menggunakan cara-cara yang tak melanggar aturan. Sebab, jika ada pelanggaran di balik aksi menyampaikan aspirasi itu, tentu aparat keamanan akan menindak.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tak sesuai dengan protokol kesehatan membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," kata dia.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Ade Armando turut memberi komentar atas rencana aksi mahasiswa ini. Menurutnya, aksi ini ditunggangi oleh politisi yang hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi. 

"Saya tidak percaya bahwa aksi serentak Jokowi End Game adalah gerakan mahasiswa murni yang dilandasi kajian serius tentang kondisi Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan kaum dungu dan karena mereka dungu dengan mudah dimanfaatkan oleh kaum politisi yang bercita-cita menggulingkan Jokowi," jelas Ade Armando.

Ade menambahkan, aktivis mahasiswa yang menggerakan aksi ini secara terang-terangan menyebutkan tujuan mereka yakni menggulingkan pemerintahan yang sah hingga melumpuhkan ekonomi.

"Karena itu menjadi relevan barangkali untuk menyadari bahwa aksi mereka akan dimulai dari Glodok menuju istana. Kenapa Glodok? Ya Karena itu adalah salah satu sentra bisnis Jakarta yang didalamnya dipenuhi oleh para pengusaha menengah dan kecil," terang Ade. 

Gerakan mahasiswa ini sama sekali tidak dilandasi pada keinginan untuk memperbaiki keadaan bangsa. Tujuan adalah menciptakan kekacauan. "Pokoknya Jokowi harus turun. Kenyataan bahwa pemerintah tengah berjuang keras mengatasi wabah COVID tak penting," terang Ade.