Puan Maharani Sebut Kejagung Panglima Perang Berantas Korupsi, Ingatkan Arahan Penting Presiden Jokowi

JAKARATA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan panglima perang dalam upaya memberantas korupsi. Puan berharap lembaga ini terus meningkatkan kinerjanya.

"Kejaksaan merupakan panglima perang dalam mencapai cita-cita Indonesia yang bebas korupsi. Bangsa ini sedang berperang memberantas korupsi, dan Kejaksaan RI ini ibarat panglima perangnya, yang menentukan kemenangan kita," kata Puan memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa, dikutip dari Antara, Kamis, 22 Juli. 

Perayaan Hari Kejaksaan ke-61 pada 2021 ini mengambil tema "Berkarya untuk Bangsa." Puan berharap di usia Kejaksaan ke-61 tahun, institusi tersebut semakin matang dan giat berjuang sebagai tulang punggung penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, Puan juga mengingatkan Kejaksaan berupaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

"Kita semua memimpikan hari di mana seluruh wilayah Indonesia bebas dari tindak korupsi. Semua rakyat, aparatur sipil, pemangku jabatan, dan para pemimpin beserta jajarannya telah menerapkan dengan sepenuh hati untuk menghindari segala potensi korupsi dalam setiap tindakannya," ujarnya.

Terkait pelaksanaan penegakan hukum, Puan mendorong Kejaksaan agar memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung keberhasilan kerja di pusat maupun di daerah.

Hal itu menurut dia, khususnya karena Indonesia sedang menyambut Revolusi Industri 4.0 yang mentransformasi seluruh aspek ekonomi dan sosial sehingga Kejaksaan harus terus bekerja beriringan dengan teknologi agar selalu relevan dengan kondisi zaman.

“Kita ingin ada sinergi dan integrasi data antara pusat dan daerah sehingga penegakan kasus lintas wilayah administrasi bisa dieksekusi dengan akurat dan tepat karena datanya terpercaya dan terlindungi. Teknologi informasi ini juga bisa menjadi penyokong utama untuk memperkuat internal Kejaksaan dan melakukan upaya reformasi birokrasi," katanya.