Mendagri Ingatkan Petugas Bertindak Humanis saat PPKM: Jangan Sampai Emosi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan tim gabungan operasi PPKM bertindak humanis. Jangan sampai petugas terpancing emosi saat menertibkan masyarakat. 

“Berkaitan PPKM ini bapak presiden memberi penekanan agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun kemudian manusiawi. Tidak berlebihan meskipun tetap tegas karena mendisiplinkan masyarakat di tengah-tengah masyarakat berbeda kultur,” kata Mendagri dalam jumpa pers virtual evaluasi PPKM darurat, Sabtu, 17 Juli.

Mendagri mencontohkan kasus Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan. yang menghardik pemilik kafe. Tito saat kabar itu viral di media sosial langsung menelepon Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

“Contoh kasus Gowa sudah dilakukan penindakan, saya menelepon bupati Pak Adnan, (Sekretaris Satpol PP Mardani Hamdan lansung dicopot. Tapi jangan sampai mengurangi moril dari teman-teman, ini risiko kita bekerja yang penting jaga jangan sampai emosi,” tutur Tito.

PPKM darurat dan PPKM mikro disadari pemerintah sangat tidak mengenakkan bagi masyarakat. Namun Tito menegaskan PPKM darurat dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. 

“Tapi harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat, pembatasan tidak enak tapi demi kepentingan bersama,” katanya. 

Selain itu, Tito menekankan arahan Presiden Jokowi agar pemda melakukan pendataan bagi warga terdampak pandemi. Dari sini, bantuan sosial bakal diberikan. 

“Namanya pembatasan ada yang terdampak, ekonomi terdampak, UMKM terdampak. Arahan presiden betul-betul didata masyarakat terdampak dan dibantu,” kata Tito. 

“Konteks pemerintah daerah, saya lakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah  juga harus berbagi beban, karena garis depan pemerintah daerah. Yang tahu masyarakat pemerintah daerah, itu paling paham situasi lapangan,” sambung dia.

Viral video pemukulan pemilik kafe termasuk perempuan oleh oknum Satpol PP di Gowa, memang jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi menyesalkan tindakan kasar petugas di lapangan terkait PPKM mikro.

“Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index, mengenai penyekatan dan penanganan tehadap masyarakat, pedagang, PKL, toko, saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah, agar jangan keras dan kasar. (Tapi) tegas dan santun, sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras, itu bisa sampai pesannya,” kata Jokowi dalam video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 17 Juli.  

“Peristiwa-peristiwa yang ada di Sulsel misalnya Satpol PP, memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu ini untuk rakyat menjadi (membuat) memanaskan suasana,” sambung Jokowi  dalam ratas evaluasi PPKM darurat secara virtual pada Jumat, 16 Juli.

Yang terbaru dari viral kasus Satpol PP, Sekretaris Satpol PP Gowa, Sulsel,  Mardani Hamdan dicopot dari jabatannya. Keputusan ini terkait pelanggaran kasus penganiayaan terhadap pemilik kafe saat sidak PPKM yang viral di media sosial.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mardani telah melanggar kedisiplinan ASN. Atas dasar itu, hari ini, Sabtu, 17 Juli, yang bersangkutan saya copot dari jabatannya,” kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Sabtu 17 Juli.

Bupati Adnan menjelaskan alasan pencopotan baru dilakukan hari ini. Anggota Satpol PP Gowa Mardani Hamdan harus lebih dulu diperiksa inspektorat. 

“Kenapa saya tidak langsung saja mencopot yang bersangkutan? Itu karena kita negara hukum, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Makanya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, sekaligus pemenuhan hak yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan atas perbuatannya,” jelas dia.