DPRD Minta Sisa Biaya Tak Terduga DKI Rp84,7 Triliun untuk Percepatan Vaksinasi

JAKARTA - Komisi C DPRD DKI meminta Pemprov DKI meminta Pemprov DKI memanfaatkan sisa biaya tak terduga (BTT) pada APBD tahun 2021 untuk percepatan vaksinasi COVID-19. Saat ini, BTT DKI tersisa Rp84,76 miliar.

"Komisi C sepakat (sisa BTT) untuk penanganan vaksin agar masyarakat Jakarta secara maksimal bisa tervaksin semua. Kalau itu sudah selesai, barulah kita konsen ke lainnya,” kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Yusuf dalam keterangannya, Jumat, 25 Juni.

Adapun jumlah sasaran vaksinasi total Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.815.157 orang. Untuk vaksinasi program, total dosis 1 saat ini sebanyak 3.753.451 orang 43 persen dan total dosis 2 kini mencapai 1.898.567 orang 22 persen.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan percepatan vaksinasi. Jokowi memberi target 7,5 juta warga di Jakarta telah divaksin sampai akhir bulan Agustus.

"Anggaran (BTT) ini sangat diperlukan untuk meredam angka penularan COVID-19 yang sampai saat ini terus melonjak," ucap Yusuf.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyatakan akan mempertimbangkan keinginan tersebut. 

Sebab, Pemprov DKI Jakarta sejauh ini telah menganggarkan kegiatan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Di mana, di dalamnya juga telah mengakomodir biaya vaksinasi.

Diketahui, saat awal pandemi berlangsung, Pemprov DKI memiliki anggaran BTT sebesar Rp2,13 triliun. Akhirnya, di pertengahan tahun 2020, DKI mulai membelanjakan BTT hingga anggarannya menipis. Sehingga, saat ini BTT DKI sisa Rp84,7 miliar.

"BTT kita Rp84,7 miliar sisanya. Saya laporkan bahwa angka ini merupakann angka kritis. Kalau nanti ada perkembangan, akan saya laporkan," ujar Edi.

Edi menjelaskan, pengurangan anggaran BTT disebabkan adanya pengalihan anggaran ke program belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Hal ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. 

Dari BTT Rp2,13 triliun, mengalokasikan belanja kesehatan sebesar Rp1,23 triliun, alokasi belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp1,43 triliun dan dukungan ekonomi daerah sebesar Rp991,2 miliar. 

Belakangan, BPKD menerima pengembalian saldo BTT yang sebelumnya hendak digunakan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan sebesar Rp53 miliar terkait program penanganan COVID-19. Dengan demikian, sisa saldo BTT DKI Jakarta berada di angka Rp84,76 miliar.