Rapat Terbatas Bocor dan Jadi Polemik, Mahfud: Disadap

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini wacana yang tengah digagas oleh pemerintahan kerap bocor di masyarakat dan menjadi polemik.

Mahfud menduga, bocornya wacana itu melalui teknologi yang kerap digunakan untuk rapat. Mengingat, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pemerintah melaksanakan rapat terbatas (Ratas) secara daring lewat platform layanan videoconfrence untuk menggantikan rapat konvensional bertatap muka secara langsung.

"Sesuatu yang masih wacana pembicaraannya sudah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabatnya. Kadangkala, kan seperti zaman sekarang ini kami pakai virtual rapatnya itu bisa bocor kemana-mana," kata Mahfud dalam wawancara yang ditayangkan di akun YouTube milik Dedy Corbuzier, Senin, 18 Mei.

Kebocoran ini, dicurigai Mahfud terjadi karena ada pihak ketiga yang menyadap rapat virtual tersebut. Hal ini, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini sangat mungkin terjadi mengingat saat melakukan rapat, para pejabat ini kerap ditemani orang lain yang membantu mereka.

"Di rumah ada yang nemenin kemudian, mungkin ada teknologi yang menyadap lalu bocor (informasi tersebut)," tegas dia.

Kebocoran wacana inilah, yang kemudian membuat para pejabat kadang bingung dalam menjelaskan sesuatu sehingga tergagap. Mengingat, kadang keputusan yang didengar oleh publik belum menjadi keputusan final.

"Nah, ketika (wacana) ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan lalu pejabat yang bersangkut kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu berbeda-beda (jawabannya)," ungkapnya.

"Tetapi sebenarnya, kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda dan ketika jadi wacana saja diperdebatkan orang," imbuh dia.

Berkaitan dengan kemungkinan peretasan, beberapa waktu yang lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut telah berkoordinasi dengan Badan Sandi Siber Negara (BSSN).

Hasilnya, rapat terbatas virtual yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri serta pejabat terkait untuk membahas permasalahan dalam negeri menggunakan aplikasi yang berbeda tiap pelaksanaannya.

"Atas koordinasi dengan BSSN kita akan memakai aplikasi-aplikasi yang bergantian supaya tidak bisa dilacak oleh siapa pun," kata Pramono pada bulan April yang lalu.

Sebelumnya, pemerintah kerap menggunakan aplikasi Zoom untuk melaksanakan rapat terbatas. Namun, saat ini pemerintah menggunakan aplikasi yang berbeda tiap rapat untuk menghindari peretasan.