DPR Soroti Melonjaknya Kasus COVID, Minta PPKM Mikro Diterapkan Tanpa Kompromi

JAKARTA - Komisi IX DPR RI terus menyoroti perkembangan kasus COVID-19 yang kian hari mengalami lonjakan. Komisi kesehatan itu mengingatkan Pemerintah selalu dan tidak kenal lelah untuk mengimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperbanyak testing tracing sehingga peta sebaran COVID-19 bisa tergambar.

"Perkuat kapasitas RT/RW dusun kampung desa kelurahan dalam melakukan testing tracing dan isolasi mandiri pasien positif kategori ringan atau OTG," ujar Melki dalam keterangannya, Jumat, 18 Juni.

Dia menegaskan, pelaksanaan protokol kesehatan harus diperketat di semua daerah. Terutama penerapan PPKM skala mikro level RT/RW, dusun, kampung, desa dan kelurahan kembali dilakukan secara lebih disiplin.

"Tanpa kompromi dalamm beberapa waktu ke depan," tegas Melki.

Legislator NTT itu juga meminta pemerintah memperkuat konsolidasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama yakni puskesmas dan klinik, RS rujukan COVID-19 maupun isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten. 

"Berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menangani lonjakan kasus di masing-masing daerah," kata Melki.

Selain kerjasama antara daerah dan RS, menurutnya, pemerintah juga wajib menyiapkan tenaga pendukung apabila ada daerah tertentu yang kategorinya zona merah atau bahkan hitam karena kasusnya melonjak tinggi.

"Fasilitas publik dan transportasi publik perlu dibatasi secara ketat dalam sikon saat ini. Kurangi keramaian dalam waktu yang lama. Pertemuan dan acara dalam bentuk daring diutamakan daripada tatap muka," tandasnya.

Senada dengan pimpinan, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah waspada dan  bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah. Dia pun menekankan pentingnya 3T (testing, tracing dan treatmen) dan penegakan prokes.

"Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas testnya masih di bawah standar global. Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan," kata Netty, Jumat, 18 Juni.

Menurut politikus PKS itu, lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. 

"Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak daerah zona merah," sambungnya.

Sebagaimana diberitakan, Satgas COVID-19 menyebutkan per 15 Juni 2021, zona merah sudah menjadi 29 kabupaten/kota, paling banyak di Pulau Sumatera yaitu 17 kabupaten/kota.  Jawa tengah menjadi provinsi dengan jumlah daerah zona merah paling banyak, yaitu Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, Jepara.

Dengan demikian, Netty meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespon lonjakan kasus di berbagai daerah.

“Siapkan kapasitas rumah sakit yang mencukupi, terutama di daerah zona merah. Rumah sakit  di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan  untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," katanya.