Bagikan:

JAKARTA - Rusia mengeluarkan peringatan keras dengan menyebut keinginan Ukraina menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sebagai garis merah. 

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengeluarkan pernyataan ini sehari setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa, Swiss Rabu 16 Juni kemarin.

Peskov mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung positif. Namun, ia menyoroti keinginan Ukraina menjadi anggota NATO, sepeti yang diutarakan pemimpin negara tersebut, Volodymyr Zelenskiy. 

Senin pekan ini, Presiden Zelenskiy menunggu kata 'ya' atau 'tidak' dari Presiden Biden, terkait keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Sementara Presiden Biden ingin Ukraina membasmi korupsi dan memenuhi kriteria lain sebelum bergabung, Peskov menyebut Moskow mengikuti situasi dengan cermat.

"Ini adalah sesuatu yang kami amati dengan sangat cermat. Ini benar-benar garis merah bagi kami, sehubungan dengan prospek Ukraina bergabung dengan NATO," kata Peskov kepada stasiun radio Ekho Moskvy, seperti dilansir Reuters Kamis 17 Juni. 

"Tentu saja, ini (pertanyaan tentang rencana keanggotaan untuk Ukraina) menimbulkan kekhawatiran kami," tegasnya.

Peskov mengatakan, Moskow dan Washington sepakat pada KTT Jenewa kemarin perlunya pembicaraan antara kedua negara mengenai pengendalian senjata sesegera mungkin. 

Presiden Biden dan Presiden Putin sepakat di KTT untuk memulai negosiasi reguler untuk mencoba meletakkan dasar bagi perjanjian pengendalian senjata di masa depan dan langkah-langkah pengurangan risiko.

Terpisah, Presiden Zelenskiy mendesak NATO untuk mempercepat proses masuknya Ukraina ke dalam aliansi, seraya menyebut kegagalan diskusi dengan Rusia dan masih adanya sekitar 95 ribu tentara Rusia di perbatasan kedua negara. 

Ia pun yakin dan menerima jaminan Presiden Biden tidak menjadikan Ukraina sebagai alat tawar menawar dalam pertemuan dengan Presiden Putin. 

"Setiap hari kami membuktikan bahwa kami siap berada di aliansi lebih dari sebagian besar negara-negara Uni Eropa," tukasnya.