JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan fokus untuk mendukung ketahanan pangan nasional saat dan pascapandemi virus corona atau COVID-19 dengan menyedikan lahan pertanian, serta meningkatkan kegiatan di 10 daerah transmigrasi.
Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional (The Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO) telah memperingatkan krisis pangan pada musim pandemi COVID-19. Bahkan, diprediksi pasar pangan internasional akan berkontraksi. Hal ini karena, masing-masing negara berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk Indonesia.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, kondisi ini akan berdampak pada munculnya penurunan tenaga kerja pertanian maupun logistik pendukung perdagangan pangan di Tanah Air. Karena itu, pihaknya menyiapkan lahan pertanian untuk mengantisipasi hal ini.
"Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta hektare lahan pertanian di 3,2 juta hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah," tuturnya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, di Jakarta, Jumat, 15 Mei.
Abdul Halim menilai, peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pascapandemi COVID-19. Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, tidak hanya dialami Indonesia namun juga negara-negara lainnya.
"Karena COVID-19 impor menjadi sulit, karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, makanya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing," katanya.
Menurut dia, dari 1,8 juta ha lahan pertanian yang disiapkan, sebanyak 500.000 ha telah melakukan aktivitas produksi. Intensifikasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun.
"Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3 sampai 4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5 sampai 6 ton per hektar dalam satu kali tanam," jelasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jawaban Mendes PDTT Atas Anggapan Berbelitnya Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa
28 April 2020, 10:17
Abdul Halim mengatakan, 500.000 ha lahan tersebut telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.
Kemudian, sisanya yakni 1,3 Juta ha akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia. Seperti, mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker. Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, kata Abdul Halim, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
"Kita uji coba di 500.000 ha ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 juta ha lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang," katanya.
10 Daerah Intensifikasi Padi
Abdul Halim berujar, kawasan yang siap menjadi fokus intensifikasi dalam jangka menengah terbagi di 10 daerah yaitu Kabupaten Mesuji di Lampung, Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dan Dadahup yang terletak di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah.
Kemudian, lanjut dia, daerah Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kabupaten Boalemo di Gorontalo, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan.
"Fokus pada kawasan ini saja mencakup 500.000 ha lahan tanaman padi. Yang menarik, lahan-lahan tersebut saat ini sudah berproduksi, dan dikerjakan oleh para transmigran. Upaya lebih lanjut yang dilakukan Kementerian Desa PDTT ialah meningkatkan intensifikasi lahan-lahan produktif tersebut," katanya.
Untuk diketahui, 1,8 juta ha ini sudah termasuk 45.000 ha lahan gambut transmigrasi di Dadahup Lamunti, Kapuas, Kalimantan Tengah yang akan dikembangkan bersama-sama kementerian lain.
"Untuk menyukseskan hal ini, dukungan dana desa tercakup pada 243 desa (di 10 daerah), dengan pagu Rp236 miliar. Padat karya tunai desa dapat dilakukan dengan menggunakan 40 persen dari pagu tersebut, yaitu Rp94 miliar," jelasnya.
