Masih Sulit Melihat Kepentingan Wong Cilik dalam Formula E

JAKARTA - PSI DPRD DKI menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Formula E. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020. 

Dalam pembacaan pidatonya, Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E. 

Menurut Anthony, ajang balap mobil listrik ini hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Sementara, warga pembayar pajak yang masih kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. 

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150ribu?" tutur Anthony di Gedung DPRD DKI, Rabu, 4 Desember. 

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro- boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," tambah dia. 

Menurut Anthony, Formula E bukanlah program prioritas. Mengingat, hal tersebut tidak terdapat dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Anies menjabat, serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019.

"Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," ungkapnya.

Kemudian, tidak ada riset dan bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Pandangan Anthony, data tersebut diperlukan untuk membuktikan adanya korelasi antara penyelenggaraan Formula E dengan peningkatan penggunaan mobil listik, seperti yang digembar-gemborkan. 

Lebih lanjut, ia juga tidak melihat ada bukti empiris yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Ia mencontohkan, saat Kota Montela, Kanada menyelenggarakan Formula E menggunakan anggaran pemerintah, mereka justru mengalami kerugian.

"Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan hingga di luar masa jabatan (Anies), apakah ini adil dan patut?" cecarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat, Golkar, dan PKS juga menyoroti penyelenggaraan olimpiade mobil listik yang digelar tahun depan. Beda dengan PSI, ketiga partai tersebut menyatakan mendukung penyelenggaraan ajang balapan tersebut. Hanya saja, mereka memberi catatan kecil kepada Pemprov DKI. 

Ketiga fraksi ini meminta kegiatan Formula E harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kearifan lokal agar efek ekonominya terasa, serta mendorong keterlibatan swasta agar penyelenggaraan tidak terlalu membebani APBD. 

Sisanya, Fraksi PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB-PPP tidak menyoroti penyelenggaraan Formula E dalam penyampaian pandangan yang dibacakan. Sebagai informasi Formula E akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun. 

Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, kemudian Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.