Bagikan:

JAKARTA - Jepang mempertimbangkan penggunaan sekitar 500 miliar yen (Rp55,5 triliun) dari dana cadangan untuk memberikan subsidi tagihan listrik dan gas rumah tangga selama periode puncak permintaan energi musim panas.

Dilansir ANTARA dari Kyodo, seorang sumber pada Kamis, 21 Mei, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi yang lebih besar per rumah tangga dibandingkan periode Juli-September tahun lalu.

Hal itu dilakukan karena blokade de facto Selat Hormuz di tengah krisis Timur Tengah diperkirakan akan mendorong kenaikan harga listrik dan gas di Jepang yang minim sumber daya energi.

Langkah tersebut muncul setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Senin menginstruksikan Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisi juniornya, Partai Inovasi Jepang, untuk menyusun langkah dukungan terperinci terkait tagihan listrik dan gas.

Kebijakan itu bertujuan menjaga biaya utilitas tetap berada di bawah level musim panas tahun lalu.

Musim panas di Jepang biasanya meningkatkan permintaan penggunaan pendingin udara.

Pada musim panas tahun lalu, beban tagihan listrik dan gas rumah tangga berkurang sekitar 1.000 yen per bulan. Saat itu, pemerintah menggunakan sekitar 288,1 miliar yen dari dana cadangan anggaran fiskal 2025.

Subsidi listrik dan gas di Jepang telah diterapkan secara berkala dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada musim panas dan musim dingin ketika permintaan pendingin dan pemanas meningkat.

Program tersebut pertama kali diperkenalkan pada Januari 2023 sebagai respons terhadap kenaikan harga akibat invasi Rusia ke Ukraina.