JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Kajian yang dihasilkan Direktorat Monitoring KPK disebut bukan untuk mengganggu pelaksanaan.
“Ini ibaratnya adalah mahkotanya presiden. Jadi, karena mahkotanya presiden, mahkota kan di kepala, kita pun sentuhannya harus hati-hati, salah-salah sentuh kita dianggap mohon, maaf ya, muncul stigma KPK merecoki program presiden. Itu kan kita enggak boleh seperti itu,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, kepada wartawan di Banten, dikutip Kamis, 21 Mei.
“Kita sama-sama hidup di NKRI. Jadi, apa pun yang menjadi program unggulan presiden, program prioritas pemerintah, pasti KPK dukung 100 persen,” sambungnya.
Aminudin menegaskan lembaganya sesuai tugas dan fungsinya berupaya melaksanakan mandat perundangan. KPK disebut memastikan program-program unggulan berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitas terjaga dan tentu tidak ada korupsi dalam implementasinya.
“Kami yakin bahwa semua program unggulan itu tujuannya mulia, tujuannya bagus,” katanya.
Aminudin sempat menyinggung sejumlah masalah pada program MBG. Salah satunya belum terealisasinya dampak ekonomi kerakyatan desa, di kecamatan, dan di kabupaten, belum terealisasi.
Dia mengatakan pelaksanaan program MBG penuh kompleksitas karena melibatkan banyak pihak. Seperti BGN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan. Kemudian di daerah ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca juga:
Sumber pendanaan program tersebut juga menjadi topik yang masuk kajian KPK.
“Sumber pendanaan MBG ini itu diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi ya. Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu ya sedikit berteriak. Saya kebetulan punya teman di antaranya yang bergerak di sektor pendidikan ‘kok anggaran kami dipakai untuk itu ya?' Itu relevansinya apa?’,” tegasnya.
“Ya itu udah policy negara, policy kepala pemerintah, jalankan saja yang penting pelaksanaannya benar.”
