Efisiensi, Pemprov DKI Bakal Alihkan Anggaran Tak Penting ke Subsidi Pangan dan Penyesuaian Gaji PJLP 

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran di tengah dinamika ekonomi global. Sejumlah pos belanja akan disisir ulang untuk dialihkan ke kebutuhan prioritas, termasuk subsidi pangan dan penyesuaian gaji petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PJLP).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, proses penelusuran anggaran saat ini masih berjalan dan akan difinalisasi dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.

"Kita akan melakukan penelusuran, semua hal akan kita sisir apakah ada hal yang kurang efisien di pengalokasian penganggarannya, baik itu volume, nilai, dan sebagainya. Nanti kami akan coba himpun dulu, lalu kita akan lakukan pada saat APBD Perubahan itu dilakukan perubahan," kata Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 17 April.

Hasil efisiensi tersebut rencananya akan digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran yang dinilai masih kurang, salah satunya subsidi pangan.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan menyesuaikan anggaran untuk gaji PJLP yang saat ini masih mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) 2025. Penyesuaian diperlukan karena UMP 2026 telah mengalami kenaikan.

"Sebagaimana tadi disampaikan, ini untuk mengisi pos-pos seperti subsidi pangan misalnya yang masih kurang, itu akan kita tambahkan ke sana," ucap Michael.

"Lalu terkait dengan teman-teman PJLP DKI, ini UMP-nya masih menggunakan UMP 2025 sedangkan UMP 2026 sudah diketok mendahului, kan APBD kita cepat keluarnya. Maka nanti akan ada penyesuaian di alokasi anggaran-anggaran yang bersifat wajib dan mengikat," lanjutnya.

Michael menambahkan, langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 terkait penyesuaian anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Pemprov diminta memprioritaskan belanja utama yang berdampak langsung, dibandingkan belanja penunjang. Selain itu, penguatan sinergi pembiayaan dengan pemerintah pusat dan skema kolaborasi juga menjadi bagian dari strategi.

Untuk memastikan implementasi berjalan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto telah membentuk tim lintas perangkat daerah yang akan mengawal proses efisiensi.

"Kita melakukan penandaan untuk efisiensi di belanja perjalanan dinas, belanja untuk kegiatan bersifat seremonial, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, lalu belanja makan-minum dan belanja hibah sedang kita lakukan exercise untuk dilakukan efisiensi," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penelusuran anggaran dilakukan untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.

Meski melakukan efisiensi, ia menilai kondisi makro ekonomi Jakarta saat ini masih dalam kondisi baik. Pemprov akan memanfaatkan momentum tersebut dengan mendorong aktivitas ekonomi.

"Yang jelas, secara prinsip saya ingin mengatakan bahwa makro ekonomi Jakarta ini sekarang ini baik sekali dan kami akan melakukan terobosan-terobosan supaya momentum seperti yang tahun lalu itu akan kami manfaatkan di tahun ini," ujarnya.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah mendorong kegiatan olahraga, bisnis, dan hiburan untuk menarik lebih banyak orang datang ke Jakarta.