Saat AS Mundur, China Ajak Dunia Bangkitkan Kembali PBB

JAKARTA - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan bahwa organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih harus dipertahankan oleh seluruh negara anggotanya di tengah berbagai tantangan global.

Hal itu disampaikan Wang Yi saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers mengenai kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China di Beijing, Antara, Minggu, 8 Maret.

“Posisi utama PBB harus dipertahankan dan tidak boleh digoyahkan. Peran inti PBB harus diperkuat dan tidak boleh dilemahkan. Meski PBB tidak sempurna, tanpa PBB dunia hanya akan menjadi lebih buruk,” kata Wang Yi.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap sistem multilateralisme global. Pada Januari 2026, Amerika Serikat dilaporkan menarik kontribusinya dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan di bawah PBB seperti UNESCO, World Health Organization, serta United Nations Human Rights Council.

Langkah tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengakhiri pendanaan pembayar pajak AS pada lembaga internasional yang dianggap memajukan agenda global di atas kepentingan nasional AS.

Kebijakan itu pun memicu kekhawatiran terkait stabilitas keuangan dan efektivitas sejumlah badan di bawah PBB.

Wang Yi menilai upaya membangun sistem internasional di luar kerangka PBB tidak akan memperoleh dukungan luas.

“Meninggalkan PBB untuk membangun sistem lain sendiri, menjalankan seperangkat aturan sendiri, bahkan merangkai berbagai kelompok kecil dan lingkaran kecil, tidak mendapat dukungan rakyat dan juga tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung Inisiatif Tata Kelola Global yang diajukan China tahun lalu. Menurutnya, gagasan tersebut menekankan pentingnya reformasi sistem tata kelola global agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

Wang Yi mengatakan reformasi itu juga perlu meningkatkan peran serta keterwakilan negara-negara berkembang atau yang sering disebut sebagai “Global South”.

“PBB perlu lebih banyak mencerminkan tuntutan sah negara-negara berkembang yang luas, dengan tujuan membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional,” kata dia.

Menurut Wang Yi, China sebagai negara pendiri PBB berkomitmen menjaga tujuan dan prinsip organisasi tersebut. Sebagai negara berkembang terbesar, China juga mengaku memahami harapan negara-negara Global South terhadap sistem tata kelola global.

Ia mencontohkan kerja sama melalui Shanghai Cooperation Organisation dan mekanisme BRICS yang disebutnya tetap menjadikan Piagam PBB sebagai pedoman utama.

Wang Yi juga mengajak lebih banyak negara mendukung Inisiatif Tata Kelola Global yang diajukan oleh Presiden China Xi Jinping.

“Marilah kita bersama-sama membangkitkan kembali PBB, menjaga PBB, dan memperkuat PBB,” ujar Wang Yi.

Menurut dia, inisiatif tersebut telah memperoleh dukungan dari lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. Bahkan, Kelompok Sahabat Tata Kelola Global juga telah dibentuk di Markas Besar PBB di New York dan Jenewa.

Wang Yi menyebut terdapat lima gagasan utama dalam inisiatif tersebut, yakni kesetaraan kedaulatan, supremasi hukum internasional, multilateralisme, berpusat pada manusia, serta berorientasi pada tindakan.

“Semua itu dinilai sesuai dengan aspirasi bersama komunitas internasional dan mencerminkan suara hati rakyat berbagai negara,” kata dia.

Sementara itu, pada Februari lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa badan dunia tersebut sedang menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam.

Dalam surat kepada negara-negara anggota, Guterres menyebut banyak negara belum membayar iuran wajib sehingga mengancam pelaksanaan berbagai program PBB.

PBB bahkan diperkirakan dapat kehabisan dana pada Juli 2026 karena rekor tunggakan yang mencapai 1,568 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Situasi tersebut diperburuk setelah AS, sebagai kontributor dana terbesar PBB, menolak membayar anggaran reguler serta pendanaan untuk pasukan penjaga perdamaian.

AS diketahui menyumbang sekitar 22 persen dari total anggaran PBB. Namun Presiden AS Donald Trump mengkritik organisasi tersebut karena dinilai gagal mendukung berbagai upaya perdamaian yang dipimpin AS.