Dirikan Partai Gerakan Rakyat, Loyalis Anies Mundur dari Komisaris Jakpro

JAKARTA - Sahrin Hamid secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung per 21 Januari 2026.

Pengunduran diri itu dilakukan setelah loyalis Anies Baswedan itu mendirikan Partai Gerakan Rakyat dan ditetapkan sebagai ketua umum periode 2026–2031 pada 18 Januari 2026.

Dalam pernyataan resminya, Sahrin menjelaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai pimpinan partai disertai mandat untuk segera membentuk struktur kepengurusan di seluruh tingkatan.

"Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat. Kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031, dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan," ujar Sahrin, dalam keterangannya, Kamis, 22 Januari.

Orang dekat Anies ini menegaskan, keputusan mundur dari jabatan komisaris merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang melarang pengurus partai politik menjabat sebagai komisaris BUMD.

"Persyaratan untuk menjabat Komisaris tidak diperbolehkan berasal dari Partai Politik," tuturnya.

Menurut Sahrin, mandat untuk memimpin partai politik menuntut fokus penuh, sehingga posisinya di Jakpro tidak lagi dapat dipertahankan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

"Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas. Maka, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo," jelas Sahrin.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Agustus 2025 lalu merombak struktur komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lewat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

Saat itu, Pramono mengangkat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menjadi Komisaris Utama menggantikan Hikmahanto Juwana.

Pramono turut mengangkat Sahrin Hamid sebagai Komisaris Jakpro. Sahrin merupakan orang dekat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat ini juga pernah menjadi juru bicara Anies beberapa waktu belakangan.

Selain itu, Pramono juga mengangkat Kreshna Putra sebagai Komisaris Jakpro. Kreshna merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan.

Lalu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat turut diangkat sebagai Komisaris Jakpro.

Sahrin, Kreshna, dan Syaefuloh menggantikan posisi Komisaris Jakpro yang sebelumnya diemban Lusiana Herawati, Agus Susanto, dan Suhajar Diantoro.