Telusuri Pemerasan Sudewo, KPK: Perangkat Desa Saja Diambil, Apalagi yang ke Atas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri pemerasan terkait jabatan lain di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang dilakukan Sudewa atau Sudewo saat menjabat sebagai Bupati Pati.

Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu usai menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Cluenya begini, yang kecil-kecil saja, perangkat desa, diambil. Apalagi ini mungkin yang makin ke atas, mungkin besar. Berapa sih penghasilannya? Perangkat desa kan kecil. Sudah susah, dibikin susah, diminta uang,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Rabu, 21 Januari.

“Sama yang kecil saja begitu, apalagi sama yang gedenya. Itu kira-kira,” sambung dia.

Meski begitu, Asep bilang, asumsi ini harus didalami berdasarkan kecukupan bukti.

“Tapi belum tentu juga. Kita berdasarkan dari asumsi itulah kita terus akan dalami,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Sudewo selaku Bupati Pati sebagai tersangka dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa bersama Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan; dan Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tarif sebesar Rp165-225 juta harus dibayar calon perangkat desa (caperdes). Angka ini disebut telah dimark-up oleh Abdul Suyono dan Sumarjiono dari Rp125-150 juta.

Ada ancaman juga yang disampaikan, yakni berupa formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun berikutnya jika caperdes tak mau menyerahkan uang.

Saat operasi senyap itu, KPK kemudian mengamankan Rp2,6 miliar yang tadinya disimpan dalam karung.