JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menyalahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurut Effendi, BSSN gagal menjalankan tugas untuk melindungi privasi data masyarakat yang ada pada instansi pemerintah.
"BSSN itu menjaga keamanan siber. Tugas Anda (BSSN) itu gagal. Ratusan juta itu hacker itu ke Republik Indonesia. (Kasus BPJS) ini hanya salah satunya," kata Effendi dalam diskusi virtual bertajuk "Darurat Perlindungan Data Pribadi", Sabtu, 29 Mei.
Menurut Effendi, adanya kebocoran data tak bisa disalahkan kepada pribadi masyarakat yang kurang menjaga privasinya. Negara lah yang harus menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan, lewat lembaga keamanan yang dimiliki seperti BSSN.
"Itu lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh UU, salah satunya BSSN. BSSN itu tugasnya menjaga keamanan siber, kemudian mengkoordinir, dengan efisien dan efektif lho. Jadi ada preventif, kemudian ada juga yang melakukan aksi bukan kemudian seperti lembaga NGO pengamat begitu" jelasnya.
Ia juga menganggap kebocoran data terjadi akibat kurangnya koordinasi antarkementerian dan lembaga.
"Kok masih dianggap wah kita koordinasi, kita ini, koordinasi sama siapa? Kan di BSSN kan diberikan semua perangkat peralatan itu. Triliunan itu belanja kalian, di Kominfo juga begitu," lanjutnya.
Sebagai informasi, kebocoran data tersebut diduga berasal dari laman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan informasi yang beredar, data penduduk yang bocor itu dijual di forum online 'Raid Forums' oleh seorang member dengan nama samaran Kotz.
BACA JUGA:
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya belum bisa melaporkan soal kebocoran 279 juta data penduduk yang dijual di akun Kotz di internet merupakan data peserta BPJS Kesehatan. Saat ini kebocoran data masih dalam tahap investigasi bersama.
"Jadi ada ditawarkan 1 juta data di Indonesia yang bisa dites, mulai dari situ (Kotz, red) lalu ada di Twitter kemudian diramaikan. Jadi ini ramai sendiri," ujar Ali Ghufron.
Ghufron mengungkapkan, pada Kamis 20 Mei, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dan membentuk tim dengan BSSN. Koordinasi dilanjutkan dengan dewas BPJS Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siber Kementerian Pertahanan guna mengantisipasi kebocoran lanjutan.
"Tim melakukan pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan dan investigasi. BPJS kesehatan untuk sementara waktu juga menunda semua kerja sama yang terkait dengan pertukaran data, lalu kita lihat kemenkominfo juga bergerak cepat menutup akses forum," jelasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
