JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyayangkan adanya dugaan kebocoran data dari aplikasi milik pemerintah, yakni aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC). Setidaknya ada 1,3 juta pengguna aplikasi milik Kementerian Kesehatan RI ini yang terdampak kebocoran data.
"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja," ujar Iqbal kepada wartawan, Rabu, 1 September.
Menurutnya, kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi. Oleh karena itu, Komisi I DPR meminta pemerintah maupun perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data.
"Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," ujar Netty kepada wartawan, Rabu, 1 September.
Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.
"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," pungkas Netty.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anggota DPR F-PPP Minta Pemerintah Tak Teledor soal Data Pribadi eHAC
01 September 2021, 17:12 -
| BERITA
Bocor Data Aplikasi e-HAC Jadi Bukti RUU Perlindungan Data Pribadi Mesti Segera Disahkan
01 September 2021, 11:45
Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai, respons Kementerian Kesehatan lambat terkait dengan kebocoran data e-HAC milik Kemenkes karena baru men-takedown server aplikasi itu setelah tim vpnMentor melaporkan kasus ini ke BSSN.
“Artinya, respons dari tim Kemenkes terkait isu keamanan siber masih sangat lambat,” kata Pratama Persadha yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Rabu, 1 September.
Dalam kasus kebocoran data e-HAC (aplikasi untuk keperluan tracking dan tracing COVID-19), lanjut Pratama, server baru di-takedown sebulan lebih sejak laporan pertama ke Kemenkes. Itu pun setelah pelapor dalam hal ini vpnMentor menghubungi Badan Siber dan Sandi Negara.
Aplikasi e-HAC yang datanya terekspos ini, sebagaimana penjelasan dari Kemenkes, berbeda dengan e-HAC yang saat ini dipakai di aplikasi PeduliLindungi.
Menurut Kemenkes, aplikasi e-HAC yang lama ini sudah tidak dipakai per 2 Juli 2021. Kendati demikian, kata Pratama, kebocoran data ini tetap disayangkan karena ada satu juta lebih data pribadi masyarakat yang terekspos.
Dari data tim vpnMentor, mereka menemukan database e-HAC ini pada tanggal 16 Juli 2021. Tim lantas mengecek terlebih dahulu kebenaran data ini, kemudian memberikan informasi ke Kemenkes pada tanggal 21 dan 26 Juli 2021, lalu menghubungi Google sebagai hosting provider (tempat file website) pada tanggal 25 Agustus 2021.
Karena tidak mendapatkan tanggapan, kata Pratama, tim vpnMentor menghubungi BSSN pada tanggal 22 Agustus 2021. Badan Siber dan Sandi Negara langsung merespons laporan tersebut dan bergerak ke Kemenkes.
Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara sekarang BSSN mengemukakan bahwa vpnMentor sendiri tidak menemukan kesulitan untuk mengekspos database e-HAC karena tidak menemui protocol yang berarti dari developer aplikasi tersebut.
Setelah tidak mendapatkan balasan dari Kemenkes, kata Pratama, laporan vpnMentor ke BSSN ditanggapi langsung pada tanggal 22 Agustus, kemudian pada tanggal 24 Agustus server e-HAC tersebut langsung di-take down.
“Artinya, ada waktu yang terbuang selama lebih dari sebulan karena mungkin ketidakmengertian dari sumber daya manusia Kemenkes. Baru setelah laporan diterima BSSN, langsung dilakukan takedown,” tutur Pratama menjelaskan.
Dijelaskan pula bahwa data yang bocor sebanyak 1,4 juta dan ada 1,3 juta user e-HAC. Data ini berupa nama, nama rumah sakit, alamat, hasil tes PCR, akun e-HAC, dan data detail tentang RS serta dokter yang melakukan perawatan atau memeriksa user e-HAC. Bahkan, ada data hotel (tempat menginap), nomor KTP, nomor paspor, email, dan lainnya.
“Kelengahan dari developer ini mengakibatkan pemilik akun e-HAC bisa menjadi target profiling dan penipuan dengan modus COVID-19 terutama, seperti telemedicine palsu, jadi sangat berbahaya,” kata Pratama.
Bagi pemerintah, menurut dia, hal ini meningkatkan ketidakpercayaan terhadap penanggulangan COVID-19 dan usaha vaksinasi, apalagi saat ini vaksinasi menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai ujung tombak.
“Jadi, pasti ada kekhawatiran datanya juga bocor meski memakai e-HAC yang berbeda sesuai dengan keterangan dari Kemenkes,” ucap Pratama.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr Anas Ma'ruf MKM. Menurutnya, data pengguna eHAC tetap aman di pihak Kemenkes RI.
"Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem eHAC tidak bocor dan dalam perlindungan, data masyarakat yang ada di dalam eHAC tidak mengalir ke platform mitra," ungkap Anas dalam konferensi pers Kemenkes RI Rabu, 1 September.
Sementara itu, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan menyebut dugaan kebocoran yang dilaporkan vpnMentor tersebut sebenarnya merupakan bagian dari keamanan siber.
"Bahwa apa yang terjadi saat ini bukan terkait kebocoran data, ini bagian dari proses. Kalau di keamanan siber mengenalnya threat information sharing," jelasnya.
Dijelaskan, vpnMentor memberikan informasi tentang kerentanan pada sistem eHAC yang kemudian diverifikasi. Informasi tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
"Jadi, data-data yang ada masih tersimpan dengan baik. Informasi ini sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan," tegas Anton.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
