JPO Sarinah Dikritik, Transjakarta: Tak Hilangkan Pelican Crossing, Berfungsi Sebagai Opsi Tambahan

JAKARTA - Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak. Proyek ini dinilai berpotensi menghilangkan fasilitas penyeberangan pejalan kaki di permukaan jalan, khususnya pelican crossing di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menegaskan, anggapan tersebut tidak tepat. Ia memastikan pembangunan JPO Sarinah tidak menghapus fasilitas yang sudah ada dan justru menambah pilihan akses bagi pejalan kaki.

"Pembangunan JPO Sarinah ini tidak akan menghilangkan fasilitas yang sudah ada. Pelican crossing tetap beroperasi normal bagi pejalan kaki di permukaan jalan," kata Welfizon dalam keterangannya, Senin, 12 Januari.

Menurut Welfizon, keberadaan JPO Sarinah dirancang sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik di kawasan pusat kota. Integrasi ini diharapkan memudahkan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum, terutama di area dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

"Dengan demikian, JPO Sarinah akan berfungsi sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik, sekaligus mengembalikan nilai sejarahnya sebagai JPO pertama di Indonesia," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Welfizon, juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai fokus utama dalam revitalisasi JPO Sarinah. Revitalisasi ini tidak hanya menyasar fungsi penyeberangan, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses fasilitas tersebut dengan aman dan nyaman.

Ia menjelaskan, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil menjadi perhatian khusus dalam perencanaan fasilitas JPO tersebut. Untuk itu, JPO Sarinah akan dilengkapi dengan lift guna mempermudah akses tanpa harus menggunakan tangga.

“Fokus utama kami adalah memastikan kelompok disabilitas, lansia, dan ibu hamil memiliki fasilitas yang aman dan nyaman untuk menyeberang di kawasan padat tersebut melalui penyediaan lift,” tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik pembangunan kembali JPO Sarinah. Di mana, pada 2022, Anies Baswedan membongkar dan menutup JPO Sarinah dengan pertimbangan estetika kota. Langkah ini diambil agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang serta deretan gedung bersejarah di sekitarnya tidak terhalang.

Sebagai penggantinya, saat itu Pemprov DKI membangun pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil karena mengusung prinsip kesetaraan di permukaan jalan.

Menurut Koalisi Pejalan Kaki, keputusan membangun kembali JPO Sarinah di masa kepemimpinan Pramono justru memunculkan paradoks dalam penataan kota.

Di lokasi yang sebelumnya telah diadaptasi dengan konsep keselamatan jalan melalui pelican crossing, kebijakan menghidupkan kembali JPO dianggap mencerminkan langkah mundur. Pejalan kaki kembali diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan kendaraan bermotor, bukan sebaliknya.

Dengan mengembalikan JPO, Koalisi Pejalan Kaki memandang Pemprov DKI di kepemimpinan Pramono seakan memprioritaskan kelancaran arus kendaraan dibanding pengalaman dan kenyamanan pejalan kaki. Hal ini menandai kemunduran dari prinsip kota yang menempatkan manusia sebagai pusat perencanaan ruang jalan.