Pigai Sebut RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB Bakal Bahas Krisis Venezuela Besok

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Republik Indonesia (RI) terpilih sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) 2026.

Setelah penetapan itu, Dewan HAM PBB bakal membahas krisis yang terjadi dan dialami Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai di Gedung Kementerian HAM di Jakarta, Selasa, disitat Antara.

Menurutnya, RI di usia 80 tahun untuk kali pertama kini bisa memimpin lembaga multilateral dunia. Hal itu, lanjut dia, prestasi yang luar biasa.

Dia pun mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi nominasi Presiden Dewan HAM PBB karena keberadaan Kementerian HAM. Menurut dia, pihaknya memang meniatkan agar hal tersebut terwujud.

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.

Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.