JAKARTA - Pertemuan bilateral Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dengan Menteri Senior Urusan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee (CHRC) Keo Remy merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara, memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di kedua negara dan kawasan, kata Kementerian Luar Negeri RI.
Dalam pertemuan yang digelar di Phnom Penh, Senin (24/11), Menteri Pigai, didampingi Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto, menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan high-level forum di bidang HAM se-Asia Pasifik tahun depan.
"Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM," ujar Menteri HAM RI, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Senin (24/1), mengharapkan dukungan dan partisipasi Kamboja dan pertemuan tersebut.
"Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya," lanjut Menteri Pigai.
Ditambahkan, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kondisi WNI di luar negeri. Ia mengharapkan dapat terus dikembangkannya kemitraan dengan negara tuan rumah di mana WNI bekerja, guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.
Lebih jauh Menteri Pigai juga menyampaikan harapan dukungan Kamboja atas pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dijelaskan, upaya ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pemajuan isu-isu HAM di tingkat global.
BACA JUGA:
Menanggapi hal ini, Senior Minister Kamboja Keo Remy menegaskan komitmen negaranya terhadap perdamaian dan penegakan HAM, serta menyambut baik upaya Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan.
Senior Minister Kamboja kemudian memberikan update terkait perkembangan HAM di negaranya. Pertemuan diakhiri dengan penegasan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam memajukan agenda perlindungan HAM di kawasan, termasuk melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini.