Penyelesaian Konflik NU Butuh Penengah Independen dan Bebas Kepentingan Politik

JAKARTA – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut bahwa konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin rumit karena telah dipengaruhi kepentingan politik dan kepentingan segelintir elite.

“Konflik PBNU ini semakin pelik, karena sudah mengedepankan kepentingan politik dan kepentingan segelintir elite. Bukan lagi berbicara terkait kemaslahatan umat,” ungkapnya, Minggu 21 Desember.

Dia menilai, konflik merupakan keniscayaan saat sebuah organisasi kemasyarakatan lebih menonjolkan urusan politik, perebutan kepentingan, hingga sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut, tidak terkecuali dapat terjadi pada organisasi keagamaan.

“Bila organisasi kemasyarakatan sudah mengedepankan urusan politik, kepentingan politik, perebutan sumber daya uang dan lain-lain, maka konflik pasti akan terjadi. Tak terkecuali organisasi islam seperti NU ini,” tutur Iwan.

Menurutnya, dalam situasi konflik seperti sekarang, NU membutuhkan kehadiran pihak penengah yang benar-benar independen dan terbebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu. “Kemudian mengupayakan islah kepada pihak-pihak yang berkonflik,” imbuhnya.

Iwan mengatakan, upaya islah tersebut harus dilandasi tujuan utama untuk kepentingan organisasi NU dan kemaslahatan umat, bukan kepentingan politik masing-masing pihak. Dia juga melihat bahwa kedekatan organisasi dengan kekuasaan kerap menjadi pemicu konflik internal di kalangan elite.

“Memang bukan mitos ya, kalau suatu organisasi sudah mendekat apalagi menempel pada kekuasaan, maka para elitenya akan mengedepankan politik dan setelah itu niscaya konflik akan terjadi,” tukasnya.

Karena itu, dia menyarankan PBNU untuk mengambil jarak dari kepentingan kekuasaan dan kembali fokus pada peran keumatan. “Saran saya, PBNU sudah harus melepaskan diri dari kekuasaan dan kepentingannya dan menjauh. Fokus menjalankan program-program keumatan sebagaimana cita-cita pendiri NU,” tambah Iwan.