BPH Migas Beri Kelonggaran Pembelian Pertalite Tanpa Barcode di Aceh

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberi kelonggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan keringanan pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar tanpa QR Code di Aceh.

“Pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (pembebasan QR Code) di wilayah terdampak bencana,” sebut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam surat Nomor T-689/MG.05/BPH/2025 yang diterima di Jakarta, Antara, Jumat, 12 Desember.

Relaksasi berlaku di wilayah terdampak bencana selama perpanjangan masa status tanggap darurat mulai 12 Desember 2025 sampai dengan 25 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Terkait dengan permohonan penambahan kuota BBM, lanjut Wahyudi, BPH Migas terus menjaga ketersediaan pasokan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi di wilayah Aceh.

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pelaksana Penugasan,” tulis Wahyudi.

Pernyataan tersebut merespons surat Gubernur Aceh Nomor 300.2.1/18829 tanggal 5 Desember 2025 hal Permohonan Penambahan Kuota BBM dan Nomor

500.10.8.3/18893 tanggal 8 Desember 2025 hal Permohonan Keringanan Pengisian BBM Bersubsidi dan Pembebasan Penggunaan Barcode.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sehubungan dengan terjadinya musibah bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa kabupaten/kota wilayah Aceh, Pemerintah Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut dan mengingat pascamusibah banjir dan tanah longsor, telah berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

BBM dibutuhkan untuk mengoperasikan generator set (genset) akibat pasokan listrik, alat berat untuk pemulihan infrastruktur dan angkutan distribusi bantuan, baik angkutan laut, darat dan udara ke daerah terdampak.

“Maka untuk menjaga kelancaran dan menghindari terjadinya kekurangan pasokan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi di wilayah Aceh, kami mengharapkan bantuan saudara berkenan menambah kuota BBM,” tulis Muzakir Manaf dalam suratnya.