Ganggu Warga, Pramono Perintahkan Satpol PP Copot Bendera Parpol 3 Hari di Ruang Publik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan saat ini tak boleh ada lagi atribut partai politik seperti bendera hingga spanduk yang dibiarkan berlama-lama terpasang di ruang publik.

Pramono menyadari masih banyak atribut partai yang dibiarkan terpasang berhari-hari hingga berminggu-minggu setelah kegiatan politik selesai. Hal ini menandakan seolah-olah tak ada tanggung jawab dari pelaksana kegiatan untuk membersihkan kembali atribut mereka.

Pramono lantas memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan atribut parpol dalam waktu 3 hari setelah acara partai tersebut selesai digelar.

Pernyataan itu Pramono sampaikan dalam acara 'Townhall Meeting' yang mengumpulkan para lurah, camat, dan jajaran Forkopimcam se-Jakarta.

"Dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, enggak ada yang nurunin. Benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget. Saya bilang sama Satpol PP, sudah enggak boleh lagi. Sekarang maksimum 2-3 hari setelah acara, kalau enggak diturunkan, kita yang menurunkan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember.

Menurut Pramono, keberadaan atribut parpol yang dipasang di tepi jalan, pepohonan, hingga jembatan layang (flyover) kerap kali mengganggu masyarakat, khususnya pengguna jalan.

"Kemarin ada spanduk ‘Bekerja dengan rakyat’, wajahnya enggak pernah bekerja dengan rakyat tuh. Enggak diturun-turunin di jembatan penyeberangan, lama banget. Sampai saya telepon, ‘Kenapa enggak diturunin? Ganggu banget tiap hari saya lihatin’," cecar Pramono.

Meski berstatus politikus partai, Pramono menilai spanduk parpol yang dibiarkan terbengkalai di jembatan penyeberangan atau flyover pun mengganggu estetika Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Mohon maaf, saya juga orang partai Pak, tapi ini mengganggu," ungkap dia.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan, kebijakan ini berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian. "Kemarin ada yang protes, saya bilang saya harus adil bagi semuanya. Walaupun yang telepon saya ketua umum (salah satu parpol) sahabat saya, saya bilang saya harus adil buat semuanya," tambahnya.

Kepada para camat dan lurah, Pramono meminta agar koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan forum tingkat kecamatan terus diperkuat. Menurutnya, kerja kolaboratif di lapangan menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas persoalan Jakarta.

"Maka dengan cara-cara seperti inilah Saudara-saudara sekalian nanti di lapangan, melakukan koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Forum Kecamatan dan sebagainya, harus dilakukan kebersamaan. Karena membangun Jakarta yang begitu problemnya kompleks ini enggak bisa sendirian," ucapnya.