JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai keberadaan bendera dan spanduk partai politik yang kerap memenuhi ruang publik sering kali mengganggu kenyamanan masyarakat dan menghalangi pengguna jalan.
Pramono menyoroti masih adanya atribut partai yang dibiarkan terpasang berhari-hari setelah kegiatan politik selesai. Hal ini menandakan seolah-olah tak ada tanggung jawab dari pelaksana kegiatan partai politik (parpol) untuk membersihkan kembali atribut mereka.
Sindiran itu Pramono sampaikan dalam Townhall Meeting yang mengumpulkan para lurah, camat, dan jajaran Forkopimcam se-Jakarta.
"Kemarin ada spanduk ‘Bekerja dengan rakyat’, wajahnya enggak pernah bekerja dengan rakyat tuh. Enggak diturun-turunin di jembatan penyeberangan, lama banget. Sampai saya telepon, ‘Kenapa enggak diturunin? Ganggu banget tiap hari saya lihatin’," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember.
Meski berstatus politikus partai, Pramono menilai spanduk parpol yang dibiarkan terbengkalai di jembatan penyeberangan atau flyover mengganggu estetika kota.
Karena merasa terganggu, Pramono akhirnya sampai harus turun tangan langsung untuk menanyakan kepada Satpol PP DKI alasan tidak segera ditertibkan.
"Dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, enggak ada yang nurunin. Benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget. Mohon maaf, saya juga orang partai Pak, tapi ini mengganggu," ungkap Pramono.
Oleh sebab itu, Pramono memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan atribut parpol dalam waktu 3 hari setelah acara partai tersebut selesai digelar. Ia menegaskan, kebijakan ini berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian.
“Kemarin ada yang protes, saya bilang saya harus adil bagi semuanya. Walaupun yang telepon saya ketua umum (salah satu parpol) sahabat saya, saya bilang saya harus adil buat semuanya,” ujar Pramono.
Kepada para camat dan lurah, Pramono meminta agar koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan forum tingkat kecamatan terus diperkuat. Menurutnya, kerja kolaboratif di lapangan menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas persoalan Jakarta.
"Maka dengan cara-cara seperti inilah Saudara-saudara sekalian nanti di lapangan, melakukan koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Forum Kecamatan dan sebagainya, harus dilakukan kebersamaan. Karena membangun Jakarta yang begitu problemnya kompleks ini enggak bisa sendirian," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan, perhatian pada hal-hal detail, termasuk soal kebersihan dan ketertiban ruang publik, adalah tanggung jawab jajaran pemerintah dari upaya menjaga kualitas tata kota.
"Memang bekerja untuk Jakarta harus dengan hal-hal yang kecil dan detail. Bahkan, saya meminta kepada seluruh jajaran untuk hal yang berkaitan dengan hal-hal yang detail untuk menjaga kebersihan Jakarta, itu kita lakukan," pungkas Pramono.