JAKARTA - Komisi A DPRD DKI mengungkap banyak posisi pegawai pamong di Pemprov DKI seperti camat dan lurah yang kosong. Bahkan, satu camat bisa memimpin dua kecamatan, dengan satu jabatan definitif dan satu jabatan Plt.
Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono heran. Menurutnya, Pemprov DKI terkesan membiarkan pejabat pamong yang rangkap jabatan demi mengisi kekosongan jabatan.
"Kok yang namanya Plt berbulan-bulan, Pak? Camat satu orang megang dua kecamatan, lurah satu orang megang dua kelurahan," ujar Gembong dalam rapat bersama Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI, Senin, 24 Mei.
Padahal, menurut Gembong, pejabat pamong merupakan perwakilan dari wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tiap wilayah. Sebab, camat dan lurah yang berhadapan langsung dengan warganya.
"Wajahnya Pak Gubernur ada di situ. Kalau lurahnya enggak ada, berarti Pak Gubernur enggak sampai di kelurahan itu. Sampeyan saya kejar-kejar supaya wajah Pemprov itu baik di tengah masyarakat," ungkap dia.
Seusai rapat, Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengaku kekosongan jabatan di kelurahan dan kecamatan mencapai ratusan. Namun, ia tak menyebut secara rinci berapa jabatan yang kosong.
"Sampai ratusan. Ada perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, sampai perangkat kota. Detailnya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ucap Sigit.
BACA JUGA:
Sigit mengaku kekosongan jabatan itu sudah sejak lama. Sebenarnya, Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) sudah mulai proses pergantian jabatan camat dan lurah sejak Sekda DKI dijabat almarhum Saefullah pada tahun lalu.
Namun, pelantikan tertunda karena banyak juga pejabat struktural seperti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dirotasi.
"Kalau kita bicara Baperjab awal, dari zaman Pak Sekda Saefullah juga sudah. Kemudian, Pj Bu Sri Haryati juga sudah tapi belum ada pelantikan waktu itu. Sehingga, kami harus me-review ulang terhadap Baperjab yang sudah dilaksanakan. Itu juga tentu butuh waktu untuk memastikan itu semua," jelasnya.