Puluhan Delegasi Kumpul di Brussels Bahas Rekonstruksi dan Keamanan Gaza

JAKARTA — Lebih dari 60 delegasi bertemu di Brussels pada Kamis untuk membahas rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan di Jalur Gaza yang dilanda perang serta reformasi Otoritas Palestina.

Prancis dan Arab Saudi memimpin pertemuan Palestine Donors Group, yang berfokus pada reformasi Otoritas Palestina (PA) lewat rencana perdamaian AS yang disetujui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PA saat ini mengelola wilayah-wilayah semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan sedang berupaya keras untuk menjadi bagian dari Gaza pascaperang.

Uni Eropa, pendukung keuangan terbesar Otoritas Palestina, berharap dapat memerintah Gaza secara efektif setelah reformasi yang mendalam. Namun AS menuntut reformasi PA terlebih dahulu, dan Israel menolak mentah-mentah peran apa pun bagi PA di Gaza.

Dilansir Associated Press, Kamis, 20 November, pertemuan tersebut tidak akan mencari janji pendanaan untuk rekonstruksi Gaza. Saat ini sedang direncanakan pertemuan di Mesir untuk mengumpulkan dana tersebut.

Meskipun sejauh ini belum menjadi pemain utama dalam negosiasi mengenai masa depan wilayah tersebut, Uni Eropa semakin vokal dalam upaya mengamankan perannya dalam membentuk Gaza pascaperang.

Uni Eropa berencana melatih 3.000 polisi Palestina untuk mengamankan Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menjanjikan 100 polisi Prancis untuk misi tersebut.

Rencana AS menyerukan agar militer Israel secara perlahan menyerahkan wilayah di Gaza kepada gabungan polisi ini dan Pasukan Stabilisasi Internasional yang terus bergerak maju.

Uni Eropa memiliki sejumlah kecil diplomat dan perwira militer di pusat komando sipil-militer yang dikelola AS di Israel selatan yang mengawasi rencana perdamaian tersebut.

Uni Eropa sedang mengupayakan keanggotaan dalam Dewan Perdamaian yang belum dibentuk. Dewan, dalam rencana yang didukung PBB bakal memberikan wewenang tertinggi di Gaza.

Sementara "komite teknokratis dan apolitis yang terdiri dari orang-orang Palestina yang kompeten" akan menjalankan layanan sipil sehari-hari di daerah kantong pesisir tersebut.

Uni Eropa mendorong agar komite tersebut sebagian besar diambil dari pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Di usia 90 tahun, Abbas masih memegang kekuasaan otoriter di wilayah-wilayah kecil Tepi Barat, tetapi semakin terpinggirkan dan dilemahkan oleh Israel, sangat tidak populer di kalangan warga Palestina, dan berjuang untuk mendapatkan suara di Jalur Gaza pascaperang.