JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil.
“Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi, dan Alhamdulillah, semua masukan yang disampaikan mulai dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain sangat konstruktif,” kata Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie kepada media.
Ia menekankan bahwa organisasi yang hadir merupakan para aktivis dan tokoh yang selama ini bergerak dalam isu HAM dan kemanusiaan.
“Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” ujarnya.
Jimly mengungkapkan bahwa masukan yang diberikan telah diterima dengan baik, akan tetapi, hal tersebut masih perlu pendalaman untuk dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.
BACA JUGA:
“Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi Percepatan Reformasi Polri memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan lebih luas dari lingkungan mereka masing-masing.
“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” kata Jimly
Melalui audiensi ini, diharapkan terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil sehingga proses percepatan reformasi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.