Pemerintah Diminta Audit Dana Kemanusiaan untuk Palestina

JAKARTA - Maraknya penggalangan dana untuk Palestina yang dilakukan oleh Masyarakat dan lembaga sosial belum ada pengawasan. Pemerintah Indonesia diminta mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Menurut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen, audit tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan, demi kebaikan bersama.

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir banyak bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina. “Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina," ujar Nabil dalam keterangannya, Sabtu, 22 Mei.

Selain itu, sambungnya, perlu juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan bagi publik.

Semestinya, kata dia, Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina. "Dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta," katanya.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan Pemerintah Indonesia sejak awal mendukung kedaulatan Palestina, serta mengutuk agresi dan segala bentuk penjajahan. 

Bahkan, menggalang dukungan berbagai negara untuk bersama-sama menyatakan sikap dan meminta PBB menghentikan kekerasan di Israel-Palestina.

"Warga muslim Indonesia juga menyatakan sikap dan kepedulian yang luar biasa untuk Palestina, yang intinya mendukung perdamaian antar dua pihak," ungkap Ketua Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.