GP Ansor Siap Dilibatkan Perkuat Wawasan Kebangsaan Novel Baswedan dkk

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor M Haerul Amri mengatakan upaya penguatan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK dinilai tetap diperlukan.

M Haerul Amri mengatakan, pihaknya merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin, 17 Mei yang meminta perlunya pendidikan kedinasan bagi 75 pegawai KPK yang dinilai tidak lolos pada tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Kami siap dilibatkan dalam program penguatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya dikutip Antara, Kamis, 20 Mei. 

GP Ansor menilai penguatan wawasan kebangsaan sebagai hal yang tetap sangat penting dimiliki oleh institusi pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, Ansor memiliki sistem, metode, dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan bidang ini.

“GP Ansor mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang memberikan peluang bagi para pegawai KPK tak lolos TWK untuk mendapat pendidikan kedinasan. Dan kami di Ansor siap berkontribusi jika dimintai bantuan guna memperkuat wawasan kebangsaan pegawai KPK, termasuk para ASN,” ujar Haerul Amri.

Haerul Amri mengatakan, tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK membuat banyak pihak prihatin. Hal itu karena KPK adalah institusi yang sangat dihormati karena menjadi pengawal utama dalam upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan tugas mulia itu, sudah seharusnya para pegawai KPK selain wajib bermodal integritas yang tinggi juga memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat.

Haerul mengungkapkan, GP Ansor memiliki sistem maupun kurikulum yang lengkap terkait pendidikan wawasan kebangsaan.

“Sistem dan kurikulum itu telah lama diterapkan untuk membentuk para kader Ansor maupun Barisan Ansor Serbaguna (Banser) agar lebih berkarakter, memiliki jiwa patriotisme tinggi sekaligus menjadi pengawal kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Dia menjelaskan, pendidikan tentang wawasan kebangsaan ini telah diberikan kepada kader Ansor dan Banser di Indonesia maupun luar negeri yang jumlahnya mencapai jutaan orang.

Internalisasi pemahaman kebangsaan ini antara lain, lanjut Haerul Amri, diberikan saat kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD), Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), Diklat Terpadu Dasar (DTD), Kursus Banser Lanjutan (Susbalan), Kursus Banser Pimpinan, hingga Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).

Haerul Amri menilai, pemahaman wawasan kebangsaan bagi para ASN ini adalah mutlak. Sebab, katanya, dengan dasar ini maka ASN akan semakin memiliki prinsip kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun UUD 1945.

Dia mengungkapkan, dari survei Alvara pada 2017 terungkap sebanyak 19,4 persen ASN diketahui tak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara dan lebih tertarik ideologi khilafah.

“Fakta ini mendorong bahwa pemahaman wawasan kebangsaan sudah tak bisa ditawar-tawar lagi,” katanya.