DPR Minta Dewan Pengawas Menindaklanjuti Arahan Presiden soal 75 Pegawai KPK

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus disudahi, apalagi Preisden Joko Widodo sudah berpendapat. Jokowi mengatakan, 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belum tentu diberhentikan.

"Menurut kami, 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes bagaimana pun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian,” ujar Eva Yuliana kepada wartawan, Rabu, 18 Mei.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI ini mendorong agar pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa segera menindaklanjuti arahan presiden tersebut.

"Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Eva.

Dia juga sependapat dengan kebijakan Presiden. Menurutnya, hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi baik bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK.

“Menurut saya sikap Presiden Jokowi sedang dan telah menerapkan kepemimpinan modern. Di mana mengutamakan check and balances, di situ ada keterbukaan ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama," jelasnya.

"Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya,” sambung Eva.

BACA JUGA:

| BERITA
Dilaporkan Novel dkk, Wakil Ketua KPK Ghufron: Kami Akan Jalani Proses Tersebut
18 Mei 2021, 20:02
| BERITA
Novel Baswedan Sampaikan Kabar Sedih Usai Laporkan Lima Pimpinan ke Dewas KPK
18 Mei 2021, 17:13
| BERITA
Anies Diminta Tak Kecolongan Lagi saat Tempat Wisata Kembali Dibuka
18 Mei 2021, 12:16
| BERITA
Rumah Pemudik Pulang ke Jakarta Dipasang Stiker Biar Tetangga Antisipasi
18 Mei 2021, 13:13
| EKONOMI
18.603 Gerai Indomaret Milik Konglomerat Anthony Salim Terancam Diboikot Buruh Gara-Gara THR dan Gypsum Bolong
18 Mei 2021, 11:55

Eva berharap, semua pihak saat ini untuk bisa tetap fokus dan mencermati detil persoalan yang ada secara holistik dan integral, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Bagaimanapun, kata dia, ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama.

Demikian pula, penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri.

"Saya tidak berharap, integritas penegak hukum terganggu," tegas Eva.

Tag: dpr joko widodo kpk dewan pengawas kpk tes wawasan kebangsaan kpk